sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah atur ulang kebijakan ekspor

Pemerintah akan melakukan simplifikasi proses ekspor guna memperbaiki neraca perdagangan.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Jumat, 25 Jan 2019 10:21 WIB
Pemerintah atur ulang kebijakan ekspor

Pemerintah akan melakukan simplifikasi proses ekspor guna memperbaiki neraca perdagangan, yang diprediksi masih defisit pada 2019.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah sedang merancang instrumen kebijakan guna meningkatkan ekspor, untuk tetap menjaga kestabilan neraca perdagangan. 

"Khususnya untuk kuartal pertama tahun ini. Instrumen yang kita butuhkan adalah untuk kurun waktu sangat segera, jangka pendek, dan jangka menengah panjang," ujar Darmin di kantornya, Kamis (24/1) malam.

Indonesia memang tengah menghadapi defisit neraca perdagangan. Menurut Badan Pusat Statistik, terjadi defisit US$8,56 miliar pada neraca perdagangan Indonesia pada 2018.

Defisit itu terjadi akibat neraca perdagangan migas yang mengalami defisit US$12,4 miliar. Kondisi ini tidak bisa ditutup oleh surplus neraca nonmigas yang sebesar US$3,837 miliar. 

Ada dua kebijakan peningkatan kinerja ekspor yang dinilai dapat memberikan dampak yang cepat terhadap kondisi neraca perdagangan Indonesia. Dua kebijakan ini rencananya akan segera diberlakukan. 

Salah satunya adalah simplifikasi prosedural ekspor, untuk memberikan efisiensi biaya dan waktu. Hal ini dilakukan dengan pengurangan komoditi, yang wajib menyertakan laporan surveyor (LS) dan larangan terbatas (lartas) ekspor lainnya. 

Selama ini, kata dia, banyak pelaku bisnis yang diminta untuk memberikan LS, padahal di negara tujuan ekspornya tidak memerlukan itu. 

Sponsored

Karena itu, dia melanjutkan, apabila negara tujuan para eksportir tidak membutuhkan, pemerintah tak perlu mewajibkan para eksportir untuk memenuhinya. 

"Lebih repot lagi, kecenderungannya Bea Cukai bikin surveryor dan confinder. Itu jadi double-double, padahal negara tujuannya tidak meminta. Ya, buat apa," imbuh Darmin. 

Peraturan terkait LS saat ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Oleh karena itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun berencana menghapus regulasi kewajiban LS bagi eskportir. Menurut Enggar, penghapusan akan dilakukan dalam waktu sepekan ke depan. 

Sebagai payung hukum, Enggar mengatakan, pihaknya akan melakukan revisi Permendag lama dan penerbitan Permendag baru. 

Kendati demikian, tidak semua produk daftar lartas bakal dihapus dari kewajiban LS.  Adapun sejumlah produk yang termasuk dalam lartas diantaranya mineral, seperti batu bara, minyak sawit (crude palm oil), dan minyak bumi. 

"Intinya, kalau bisa satu pemeriksaan, baik di bea cukai maupun di luar negeri, kenapa harus dua kali pakai LS?," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (24/1). 

Enggar pun meyakini penganuliran mandatori LS ini tidak akan memengaruhi bisnis surveyor di Indonesia. Hanya saja, ada sejumlah kesepakatan perdagangan internasional yang mewajibkan pernyataan LS atau dokumen serupa LS, yang diterbitkan dari dalam negeri. Menyikapi hal ini, pemerintah akan berhati-hati melakukan penghapusan LS. 

Dari total 14 produk lartas yang ada di bawah kewenangan Kemendag, ada tujuh komoditas yang wajib menggunakan LS. Produk-produk tersebut di antaranya beras, kayu, produk daftar perarturan pemerintah (PP) tertentu, prekursor, rotan, dan timah. 

Berita Lainnya

2 varian Xiaomi Mi MIX 4 muncul di TENAA

Kamis, 29 Jul 2021 15:17 WIB

Pemkot Kediri upayakan tambah ambulans

Sabtu, 10 Jul 2021 18:32 WIB