Pemerintah cabut 2.078 izin tambang mineral dan batu bara

Pemerintah telah mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara. Khusus untuk IUP mineral, sebaran wilayahnya meliputi provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur.

Kemudian, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

"Sebanyak 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dengan luas wilayah 2.236.259 Hektar kita cabut," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (07/01).

Sementara, untuk 302 perusahaan pertambangan batu bara dengan luas wilayah 964.787 hektar yang dicabut tersebar di Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Ridwan mengatakan, pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam guna mewujudkan pemerataan, transparansi dan keadilan. Izin-izin pertambangan dievaluasi secara menyeluruh.

"Izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, dicabut," tuturnya.

Kemudian, imbuhnya, pemerintah  akan menentukan kebijakan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan batu bara, sehingga dapat berdaya guna, serta mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, pencabutan izin 2.078 IUP disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi, izin pertambangan mineral dan batu bara ini dicabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

"Sebanyak 2.078 Perizinan Pertambangan Minerba dicabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tapi tidak dikerjakan," ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis (06/01).