Pemerintah cari modal untuk program SDGs hingga 2024

Pemerintah akan mencari sumber pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2020 hingga 2024. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan pihaknya akan menjadi hub financing untuk program tersebut.

Bambang menyampaikan, program SDGs tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan peran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, katanya, dibutuhkan keterlibatan swasta dan lainnya.

"Seluruh pembiayaan dari non pemerintah akan jadi faktor penting kesuksesan pelaksanaan SDGs di indonesia. Untuk itu Bappenas melakukan pemantapan pembiayaan SDGs dengan menjadi SDGs financing hub," kata Bambang saat membuka SDGs Annual Conference 2019 di Jakarta, Selasa (8/10).

Bappenas selaku koordinator pelaksanaan program SDGs di Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan sejumlah institusi untuk memobilisasi dan memfasilitasi penyaluran sumber modal inovatif kepada kegiatan SDGs.

Hal ini, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen Bappenas untuk mengarusutamakan program SDGs sebagai program nasional yang terdistribusi dari tingkat pusat hingga daerah.

"Jadi kita berusaha menciptakan matching sumber dana dengan action yang harus dilakukan. Itu inti dari SDGs financing hub," ucapnya.

Dia pun menuturkan, peran Bappenas sebagai SDGs financing hub nantinya bukan sebagai pengumpul dana, akan tetapi lebih sebagai fasilitator yang mempertemukan sumber dana dengan program yang sudah dirancang atau direncanakan.

"Kami akan selenggarakan SDGs tiap tahunnya sebagai platform partisipasi masyarakat agar bersama saling berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan menghasilkan solusi bersama untuk pembangunan berkelanjutan sehingga tidak ada satupun yang tertinggal," tuturnya.

Bambang menjelaskan, hingga saat ini pihaknya telah mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mencapai program tersebut.

Pada tahap awal, pendanaan diperoleh dari APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta swasta, dan filantropi

"Termasuk dana lembaga keagamaan misalnya zakat yang dialihkan untuk sanitasi," ujarnya.

Namun demikian, Bambang belum menyebut angka pasti dan masih menghitung besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target-target pembangunan tersebut.

"Artinya itu bergerak terus. Kita tentunya banyak perkiraan karena SDGs itu kan masih terbuka berapa kebutuhannya yang penting kita mau menggalang sumber di luar pemerintah," ucapnya.

Konferensi SDG's tahun ini mengangkat tema “Sustainable Ocean for Improving Prosperity and Reducing Inequality” atau ekosistem laut berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan.

Tujuan penyelenggaraannya, untuk memberikan masukkan kepada para perumus kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan secara lebih baik dalam mencapai target SDGs hingga tahun 2030.