EoDB turun, pemerintah didesak beri kemudahan perizinan konstruksi

Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti untuk memperbaiki peringkat indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia. EoDB Indonesia turun ke posisi 73 dari 190 negara pada 2019.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto mengatakan penurunan peringkat Indonesia dalam laporan tahunan yang dikeluarkan Bank Dunia itu disinyalir karena perizinan gedung tinggi yang kompleks.

"Pemerintah hanya perlu memberi kepastian dalam mengurus izin,” katanya di Jakarta, Kamis (14/2).

Wendy mencontohkan kasus, saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjanjikan waktu delapan bulan untuk mendapat IMB, deadline (tenggat waktu) tersebut benar-benar harus dipatuhi. 

“Tapi kenyataannya, dibutuhkan waktu rata-rata 21 bulan untuk mendapat izin tersebut," ujarnya.

Menurut Wendy, ketidakpastian seperti itu dapat mematahkan semangat para investor untuk berinvestasi di Jakarta, terutama investasi properti yang menyumbang hampir 20% dari total produk domestik bruto (PDB) Jakarta.

Perizinan di Jakarta

Untuk memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, salah satu kuncinya adalah memperbaiki proses perizinan konstruksi di Jakarta. Sebab, kata dia, Jakarta merupakan satu dari dua kota yang menjadi tolok ukur penilaian indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia di Indonesia. 

“Sektor properti dan konstruksi memegang andil besar dalam perekonomian di Jakarta,” kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, lebih dari 40% investasi langsung yang masuk ke Jakarta berasal dari sektor real estat, perkantoran, dan konstruksi.

"Namun, berinvestasi di Jakarta bukan hal yang mudah. Selain harus melewati 21 bulan untuk mendapatkan IMB, ada 39 peraturan yang kompleks yang juga harus dipatuhi," ungkapnya.

Wendy menegaskan bahwa berbagai permasalahan perizinan konstruksi di Jakarta perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, karena masalah ini langsung mempengaruhi peringkat kemudahan berusaha Indonesia di mata dunia.

Permasalahan ini juga berdampak langsung terhadap lebih dari 650.000 (sekitar 14 persen) pekerja sektor konstruksi, keuangan, dan real estat di Jakarta.

Wendy menambahkan, lambat dan rumitnya perizinan konstruksi mengakibatkan tersendatnya pemenuhan kebutuhan papan masyarakat Jakarta yang saat ini kekurangan 1,2 juta rumah berdasarkan data BPS 2015. 

Sebagai informasi, perizinan konstruksi merupakan salah satu dari 10 indikator penilaian indeks kemudahan berusaha dari Bank Dunia. Kinerja Indonesia dalam indikator tersebut dinilai buruk karena menempati posisi 112 dari 190 negara. Indonesia bahkan di level lebih rendah dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia (peringkat 3), Singapura (peringkat 8), dan Vietnam (peringkat 21).

Sementara, Wendy menyebut, di antara 10 proses perizinan konstruksi yang diukur, ada beberapa sektor yang kinerjanya sudah cukup baik. Misal, perizinan sambungan listrik, kepailitan dan mendapatkan pinjaman. Namun, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha secara utuh, Indonesia perlu upaya lebih keras memperbaiki aspek-aspek yang buruk. (Ant)