Pemerintah diminta bantu sektor perdagangan agar tak ciptakan resesi berkepanjangan

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta, pemerintah menyelamatkan sektor perdagangan agara resesi yang sudah pasti terjadi di 2020 tidak terjadi berlarut-larut.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPBI, Alphonzus Widjaja mengatakan, jika sektor perdagangan tidak segera ditolong, sejumlah perusahaan akan ambruk dan akan sulit untuk bangkit kembali.

"Kondisi saat ini sudah sangat berat, sudah seharusnya pemerintah membantu industri dalam negeri, kalau tidak dibantu perusahaan semakin colaps, lebih sulit lagi membangkitkannya, resesi ekonomi menjadi berkepanjangan," katanya dalam webinar, Senin (28/9).

Dia pun mengatakan, pemerintah harus membantu sektor perdagangan agar resesi berlangsung singkat. Hal ini bisa dilakukan dengan menggenjot daya beli masyarakat, memanfaatkan populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa.

Selain itu, dia meminta, agar pemerintah memberikan bantuan langsung kepada para pengusaha yang bergerak di sektor perdagangan agar dapat menutupi kekurangan cost operasional mereka yang hanya berjalan 50% sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlangsung.

"Pemerintah sekarang banyak memberikan relaksasi dan stimulus, tapi tidak langsung ke pusat perbelanjaan dan peritel, sekarang mereka sudah babak belur, jadi bantuan dari pemerintah harus yang efektif langsung kepada pusat perbelanjaan, karena sudah tidak ada waktu lagi, sekarang sudah berlomba dengan waktu," ujarnya.

Dia menjelaskan, sejak merebaknya pandemi Covid-19 pada Maret 2020, sektor perdagangan langsung mengalami dampak yang sangat signifikan, tingkat kunjungan konsumen anjlok, dan terus menurun.

"Meskipun saat PSBB transisi diberikan izin untuk buka dengan kapasitas 50%, tetap mengalami defisit, karena kapasitas 50% pun tidak tercapai, hanya sekitar 30% sampai 40%," ucapnya.

Untuk itu, menurutnya bantuan pemerintah sangat dibutuhkan. Selain untuk menyelamatkan sektor perdagangan, hal tersebut juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menciptakan pengangguran tambahan.

"Kondisi ini yang juga harus diselamatkan, jangan sampai masuk resesi ekonomi dengan banyak karyawan yang dirumahkan dan di-PHK, (karena) akan memperberat dan memperpanjang masa resesi ekonomi," tuturnya.