Pemerintah gelontorkan Rp9,2 T untuk infrastruktur padat karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp9,2 triliun untuk program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT). Anggaran PKT tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp8,2 triliun.

“Anggaran tersebut digunakan untuk tujuh program,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungannya ke Kabupaten Serang, akhir pekan lalu.

Ketujuh program itu yakni Pembangunan Jembatan Gantung Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Secara rinci, anggaran program PKT pada tahun 2019 digunakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk PKT Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) bagi 900 kecamatan sebesar Rp540 miliar, dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bagi 1.193 kelurahan sebesar Rp280 miliar.

Kemudian Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) bagi 5.323 desa sebesar Rp960 miliar dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 809 lokasi sebesar Rp320 miliar.

Dalam bidang perumahan Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 206.500 unit hunian dengan anggaran sebesar Rp4,29 triliun.

Kemudian untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 9.000 desa sebesar Rp 2,02 triliun melalui Ditjen Sumber Daya Air dan pembangunan 155 unit jembatan gantung sebesar Rp790 miliar melalui Ditjen Bina Marga.

“Banten terbanyak di Indonesia untuk pembangunan jembatan gantung tahun 2019. Ini membuktikan bahwa program pembangunan infrastruktur yang difokuskan pemerintah untuk masyarakat yang sangat membutuhkan," kata dia.

Basuki mengatakan program PKT dilakukan salah satunya di Provinsi Banten dengan anggaran Rp288,7 miliar. Anggaran digunakan untuk pembangunan dan perbaikan saluran irigasi kecil di 305 desa sebesar Rp68,8 miliar, pembangunan empat jembatan gantung dengan biaya Rp14 miliar, penataan kawasan kumuh  di 78 kelurahan sebesar Rp83 miliar, dan air minum dan sanitasi sebesar Rp20,3 miliar di 83 kelurahan. 

Untuk lebih memberikan dampak sosial lebih besar, program PKT Pamsimas bersinergi dengan  program yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga lain seperti Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Program Listrik Desa oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN).

Menurut Basuki, Program Pamsimas sangat penting untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti di Desa Sidangsari. Penerima manfaat paling besar adalah generasi muda yang dengan tersedianya air bersih dan sanitasi turut mencegah stunting atau kerdil.

Di Desa Sindangsari, Kementerian PUPR melalui Program PAMSIMAS telah membangun 4 unit sumur bor, 3 unit menara air, kran umum 3 unit, hidran air 1 unit, jamban sekolah 1 unit, dan tempat cuci tangan 1 unit.

"Apabila anak-anak Indonesia tidak mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik,akan berisiko stunting, ini harus dihindari. Oleh karenanya Pemerintah gencar untuk melaksanakan program penyediaan air bersih dan sanitasi," kata Basuki.

Dalam penyediaan air minum, sampai dengan akhir tahun 2018, PAMSIMAS telah dilaksanakan di 22.961 desa yang tersebar di 376 kabupaten/kota di 33 provinsi. Program ini telah menyediakan tambahan pelayanan air minum bagi 16,7 juta jiwa dan tambahan fasilitas sanitasi layak bagi 15,4 juta jiwa.

Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal. Program ini mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.