sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah harus manfaatkan pandemi Covid-19 genjot UKM

Hal ini lantaran dii masa pandemi Covid-19, pemerintah dapat menerapkan kebijakan pembatasann impor dengan leluasa.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Minggu, 19 Apr 2020 15:18 WIB
Pemerintah harus manfaatkan pandemi Covid-19 genjot UKM

Pandemi Covid-19 dinilai dapat menjadi momentum untuk menekan impor dan menggenjot usaha kecil dan menengah atau UKM. Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, pemerintah harus memanfaatkan kondisi ini dengan baik. 

"Sebetulnya tidak semua lini kehidupan kita dirugikan oleh keadaan Covid-19. Kita masih ada untungnya. Salah saunya ini jadi kesempatan kita untuk menekan impor," kata Salamuddin dalam diskusi online Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) di Jakarta, Minggu (19/4). 

Dia menjelaskan, sebelum kondisi darurat Covid-19 ini pemerintah dilarang untuk menekan barang-barang impor masuk ke Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia telah terikat dengan perjanjian perdagangan bebas seperti dengan WTO, Asean Economic Community, dan ASEAN Charter.  

Dalam kondisi darurat Covid-19, pemerintah dapat menekan dan membatasi masuknya barang-barang impor ke Indonesia. Alasannya pun dimafhumi oleh berbagai negara lain, yaitu untuk melindungi warga negara dari penularan virus corona. 

"Atau alasan-alasan lain misal bahwa itu bagian dari kebijakan safeguard kita untuk melindungi UKM dan industri kecil di Indonesia ditengah pandemi Covid-19," ujarnya. 

Salamuddin menuturkan mestinya dalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah megambil kesempatan untuk menggenjot laju industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. 

"Mengenjot pengangkutan hasil tani di pedesaan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama di perkotaan dengan biaya dan harga yang terjangkau," katanya. 

Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan kondisi penurunan harga minyak dunia yang saat ini terjadi. Pemerintah disarankan membeli minyak dengan harga murah, untuk membenahi struktur biaya energi di Indonesia. 

Sponsored

"Harga minyak sekarang kan benar-benar amblas hanya $19/barel. Artinya kita bisa beli Ron 92 di Singapura dengan harga Rp2.300/liter. Kenapa kita tidak ambil kesempatan itu untuk membenahi struktur biaya energi di Indonesia," ujar dia. 

Salamuddin juga menyarankan agar pemerintah menjadikan wabah Covid-19 ini sebagai momentum untuk mengevaluasi struktur dasar kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia. Pemerintah disarankan untuk meninggalkan kebijakan ekonomi yang berpijak pada liberalisasi dan pembukaan investasi.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang kontoversial seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020  tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona, yang pro terhadap investasi dan liberalisasi ekonomi, justru tidak menghasilkan keuntungan apapun. 

"Sistem yang kita pakai sekarang baut pijakan yang kita pakai sekarang ini tidak memberikan kita keuntungan apa-apa," ujarnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid