sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah pastikan UMP tidak dihapus dalam Omnibus Law

Besaran upah minimum provinsi (UMP) juga memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Jumat, 17 Jan 2020 19:07 WIB
Pemerintah pastikan UMP tidak dihapus dalam Omnibus Law
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 404.048
Dirawat 60.569
Meninggal 13.701
Sembuh 329.778

Pemerintah memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak akan menghapus ketentuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahunan. 

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, dengan RUU Omnibus Law, besaran upah minimum juga tidak akan turun, namun tetap memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

"Upah minimum tidak akan turun. Kenaikan upah minimum ini memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga jelas hitungannya dan parameternya," kata Susiwijono di Jakarta, Jumat (17/1).

Selain itu, Susi menuturkan ketentuan upah minimum tersebut harus diikuti oleh perusahaan dan tidak dapat ditangguhkan.

"Dan ketentuan upah minimum juga tidak dapat ditangguhkan. Pengusaha tetap wajib memenuhi standar upah yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Dia menuturkan ketentuan upah minimum juga hanya berlaku untuk karyawan baru dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Akan tetapi, sesuai dengan kompetensi, masing-masing karyawan baru dapat menerima upah minimum di atas yang telah ditetapkan.

"Upah minimum yang kita tetapkan ini hanya berlaku untuk pekerja baru. Tapi sesuai kompetensinya, karyawan bisa saja menerima di atas upah minimum," ucapnya.

Sementara untuk pekerja yang telah memiliki pengalaman lebih dari satu tahun, kenaikan upah berdasarkan pada perhitungan struktur upah dan skala upah yang sudah ditetapkan dalam Permenaker No.1/2017.

Sponsored

"Bagaimana pekerja eksisting? Selama ini ketentuannya sudah ada berdasarkan struktur upah dan skala upah," jelasnya.

Sementara, pekerja di industri padat karya, diberikan ruang untuk menentukan sistem pengupahannya sendiri di luar ketentuan upah minimum.

"Industri padat karya nanti kita kasih upah minimum tersendiri. Semua terkontrol di Kemenaker. Untuk industri padat karya mereka punya ruang untuk menentukan sistem pengupahan sendiri," ujarnya.

Kompensasi PHK

Sementara, Susiwijono juga mengungkapkan, dalam Omnibus Law tersebut ditetapman pemerintah memberikan perlindungan tambahan berupa jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) kepada para karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Susiwijono juga menjelaskan keberadaan JKP tidak akan menghilangkan atau menggantikan kompensasi yang harus diterima pekerja yang telah diatur dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

"JKP tidak mereplace jaminan sosial yang lain. Ini tambahan baru dari pemerintah untuk melindungi korban PHK. Artinya pesangon tetap diberikan," kata dia.

Menurut Susiwijono, manfaat yang diterima karyawan korban PHK, yakni berupa uang tunai (cash benefit), pelatihan vokasi, dan akses pekerjaan baru.

Susi pun menerangkan, JKP tidak akan membebankan manfaat yang didapatkan karyawan, dengan menarik iuran tambahan dari penghasilan mereka. JKP murni jaminan sosial yang ditanggung oleh pemerintah.

"JKP tidak menambah iuran bagi pekerja. Jaminan sosial ini menambah manfaat tapi tidak menambah (beban) iuran pekerja," ujarnya.

Susi pun menjelaskan, penerima manfaat dari JKP bukan hanya pekerja tetap, namun juga para pekerja kontrak dengan waktu tertentu.

"JKP tidak hanya diberi ke pekerja tetap tapi juga pekerja kontrak dapat kompensasi dari pengakhiran hubungan kerja," jelasnya.

Sementara itu, jaminan sosial seperti jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP), tetap akan didapatkan di luar JKP.

Berita Lainnya