Pemerintah persiapkan mini tax holiday

Tax holiday diperuntukkan perusahaan pioneer yang tidak dapat memenuhi Rp 500 milliar. 

Pemerintah persiapkan mini tax holiday Ilustrasi/shutterstock

Guna mendorong pertumbuhan perekonomian, Pemerintah terus berupaya untuk insentif fiskal untuk investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Salah satunya dengan membuat insentif fiskal mini tax holiday. 

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Azhar Lubis menjelaskan, tax holiday diperuntukkan perusahaan pioneer yang tidak dapat memenuhi Rp 500 milliar. 

"Mini tax holiday mengacu pada pioneer yang tidak memenuhi Rp 500 milliar," jelas Azhar Lubis, Selasa (16/5) di Jakarta. 

Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 35/2018 tentang kemudahan fasilitas penggunaan pajak penghasilan badan (tax holiday), menyebutkan, investor yang mendapatkan fasilitas libur pajak adalah investor yang berinvestasi di atas Rp 500 milliar. 

Investasi dengan nilai minimal Rp 100 miliar bisa mendapatkan fasilitas pengurangan pajak. Dimana potongan pajak yang akan diberikan adalah sebesar 50% dengan durasi selama lima tahun.  "Sekitar 50% saja membayarkan PPh. Realisasinya sendiri masih akan terus dibahas," ujarnya. 

Pembahasan mengenai insentif pengurangan pajak untuk  perusahaan yang bersedia melakukan riset dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau dikenal dengan super deduction, juga masih terus dibahas. Nantinya aturan terkait hal tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).   

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono juga menjelaskan, kendala pemberian insentif fiskal kepada investor adalah adanya beberapa sektor yang masih belum berorientasi ekspor. 

"Setiap sektor masih lain, utamanya untuk meningkatkan industri yang subtitusi impor dan mendorong ekspor. Itu yang akan diberikan tax holiday. Industrinya banyak," terang Sigit. 

Hilirisasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dan mensubtitusi impor. Ditargetkan bisa diselesaikan pada minggu ini dan akan dirilis secepatnya oleh Kementerian Keuangan.


Berita Terkait