Pemerintah segera perluas konsumsi biodiesel

Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memperluas konsumsi biodiesel, melalui PT KAI dan sektor pertambangan.

Perluasan konsumsi biodiesel tersebut bisa meningkatkan penggunaan biodiesel hingga 400.000 kilo liter pada tahun ini. Selama ini konsumsi Kewajiban Pelayanan Publik (PSO - Public Service Obligation) hanya 2,9 juta kilo liter. Setelah kebijakan itu diberlakukan bisa naik menjadi 3,35 juta kilo liter. 

Direktur Jenderal Energi, Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan penggunaan biodiesel hanya sebatas PSO dan pembangkit. Tidak lama lagi akan diperluas penggunaannya untuk sektor transportasi darat (KAI) dan pertambangan.

Kementerian ESDM tengah melakukan real test ke KAI dengan menggunakan B5 (Biodiesel 5%) untuk manufakturnya. Untuk sektor pertambangan, masih menunggu mandatory pemerintah dengan menggunakan B20 (Biodiesel 20%) secara penuh.

"Kita sudah koordinasi kepada penambang maupun penyedia alat beratnya untuk menentukan kemampuannya menggunakan B5. Sambil menunggu B20 bisa dilakukan secara penuh," jelasnya.

Dengan perluasan sektor konsumsi biodiesel, dapat menambah konsumsi sebesar 400.000 kilo liter. Dimana 90% untuk sektor pertambangan dengan menggunakan B10 (Biodiesel 10%), 10% dipergunakan KAI dengan penggunaan B5.

Kendati begitu, penggunaan biodiesel masih terkendala pada harga. Dimana harga biodiesel masih lebih mahal daripada solar. Oleh karena itulah, akan ada rapat lanjutan dengan kementerian yang terkait dengan penggunaan biodiesel di semua sektor, baik itu mesin, tenun dan mobil. 

Sementara itu, Bupati Tabanan, Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti, menyatakan sangat mendukung program "wave energy"  yang akan mengubah sampah menjadi energi listrik dan biodiesel, sehingga perang terhadap sampah di Bali akan berjalan. "Untuk membangun wave energy dibutuhkan  lahan 10 hektare dengan pasokan sampah 400 ton per hari," katanya seperti dilansir Antara di Tabanan, Rabu.

Dengan adanya program kerja sama itu, Bali bisa menjadi contoh untuk provinsi lain dalam menanggulangi sampah. Apalagi Bali merupakan salah satu destinasi favorit pariwisata dunia.

 Saat ini, Tabanan sudah mempunyai 19 bank sampah dan salah satunya sudah bekerja sama dengan pabrik plastik. Sehingga sampah dapat menjadi barang yang dapat digunakan kembali dan menjadi manfaat.

Tim yang sudah dibentuk akan mengedukasi hotel dan tempat pariwisata untuk mengurangi penggunaan plastik. Melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang daur ulang sampah dan cara mengubah sampah menjadi energi.

"Selain itu tim akan rutin melakukan patroli laut dan barangsiapa yang membuang sampah sembarangan akan didenda sebesar Rp500 ribu. Bali adalah tujuan wisata jadi rentan sekali terhadap sampah," katanya.