Pemerintah siapkan aturan bea cukai untuk produk e-commerce

Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim menggelar rapat koordinasi untuk menyiapkan payung hukum perdagangan lintas batas negara (cross border) dalam bisnis e-commerce.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahja Widayanti mengatakan pemerintah tengah mengkaji aturan pengenaan bea dan cukai untuk produk e-commerce. Aturan ini dibahas untuk mengantisipasi terjadinya banjir barang masuk dari luar negeri.

“Kami diminta menyiapkan. Jadi, jangan sampai kita kebanjiran barang langsung (masuk) begitu saja,” kata Tjahja usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/7).

Meski demikian, Tjahja mengatakan, saat ini produk luar negeri yang masuk dalam pasar e-commerce hanya sebesar 5% dari total barang yang masuk ke Indonesia.

“Intinya dikhawatirkan kecenderungan ini selalu meningkat. Dan ini tidak bisa dikontrol, itu sebabnya kita harus buatkan rambu-rambunya,” ujar Tjahja.

Dia melanjutkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap masalah ini. Tjahja pun mengatakan pemerintah akan menyesuaikan besaran pajak dan bea masuk untuk barang tersebut agar dapat mengikuti pasar dalam negeri.

“Nanti kita akan lihat dari semua sisi dari sisi bea masuk dan pajaknya. Supaya nanti level playing field-nya sama dengan produk dalam negeri,” tuturnya.

Namun demikian, ia menyatakan belum memiliki data pasti pasti mengenai besaran jumlah produk luar negeri yang masuk ke toko online (e-commerce).

“Makanya tadi diskusinya kita harus cari data, cari benchmarking ke negara-negara lain, apakah juga seperti itu. Kita minta juga e-commerce menyiapkan data,” ucapnya.