Pemerintah siapkan KUR pertanian Rp1 triliun per provinsi

Kementerian Pertanian berencana mengalokasikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp1 triliun tiap satu provinsi untuk program korporasi petani dan peningkatan produktivitas. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, dana ini akan disalurkan kepada petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

"Saya ingin katakan bahwa salah satu yang harus diselesaikan adalah satu provinsi, Rp1 triliun, berarti ada Rp34 triliun untuk diselesaikan," kata Syahrul saat Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2020 di Jakarta, Senin (27/1).

Syahrul juga mengungkapkan Kementan akan bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk penyediaan anggaran KUR, serta berkoordinasi dengan gubernur tiap provinsi guna memastikan distrubis KUR.

Lebih lanjut, Syahrul mengatakan, selama ini alokasi dana untuk sektor pertanian hanya mencapai sekitar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar per kabupaten, atau sekitar Rp200 miliar untuk satu provinsi. Produksi pertanian pun menjadi tidak maksimal.

Pada awal 2020, Kementan menargetkan peningkatan produksi komoditas utama sebesar 7% per tahun, sehingga gerakan tiga kali ekspor (Gratieks) dapat tercapai hingga tahun 2024.

Serapan KUR sektor pertanian juga ditargetkan sebesar Rp50 triliun per tahun dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tumbuh sebanyak 7.898 unit pada tahun 2024.

Selain itu, Mentan Syahrul menargetkan kontribusi sektor pertanian dalam penurunan daerah rentan rawan pangan menjadi 10% pada tahun 2024 serta penurunan stunting menjadi 14% pada  2024, antara lain melalui family farming, pertanian masuk sekolah (PMS) dan kegiatan dengan perguruan tinggi.

"Kalau kabupaten hanya (dialokasikan) Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, tidak mungkin mencapai itu. Kalau provinsi hanya menggulirkan Rp200 sampai Rp300 miliar untuk anggaran pertanian, tidak mungkin bisa (mencapai target itu). Saya berharap KUR menjadi kekuatan baru kita," kata Syahrul.