sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah tambah plafon KUR 2019 jadi Rp140 triliun

Pemerintah menambah plafon Kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2019 sebesar 13,8% menjadi Rp140 triliun dari sebelumnya Rp123 triliun.

Sukirno
Sukirno Jumat, 28 Des 2018 07:43 WIB
Pemerintah tambah plafon KUR 2019 jadi Rp140 triliun

Pemerintah menambah plafon Kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2019 sebesar 13,8% menjadi Rp140 triliun dari sebelumnya Rp123 triliun.

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menetapkan plafon KUR untuk 2019 mencapai Rp140 triliun, meningkat dibandingkan plafon KUR 2018 sebesar Rp123 triliun.

"Untuk bunganya tetap 7% (per tahun)," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir di Jakarta, Kamis (27/12) malam.

Ia menjelaskan peningkatan plafon KUR tersebut mempertimbangkan antara lain pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan 5,2%, pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48% (year-on-year/yoy) tingkat inflasi terjaga di tingkat 2,88% sampai dengan September 2018.

"Dengan elastisitas daripada pertumbuhan dengan permintaan kredit berada di kisaran 1,25 maka kami perkirakan 12% pertumbuhan KUR-nya," ujar Iskandar.

Sementara itu, lanjut dia, anggaran pembayaran bunga ditetapkan sebesar Rp11,989 triliun untuk 2019.

Iskandar memastikan pula bahwa sebanyak 60% alokasi KUR pada 2019 akan dimanfaatkan untuk sektor produksi antara lain pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa.

Sementara realisasi untuk KUR sektor produksi tercatat mencapai 45,6% sampai dengan akhir November 2018.

Sponsored

Pemerintah juga akan mendorong untuk KUR khusus untuk sektor perikanan, peternakan rakyat, dan industri garam di 2019 mengingat realisasi KUR di bidang-bidang tersebut masih minim.

"Banyak penduduk kita bekerja di sektor itu, maka tidak adil bagi mereka menyerap tenaga kerja terbesar namun tingkat kemiskinan untuk sektor-sektor itu masih tinggi. Maka itu kami harapkan dalam rangka untuk pemerataan ekonomi ke arah sana," ujar dia.

Kemudian, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga mengusulkan adanya skema KUR untuk pensiunan dalam rangka memperluas penyaluran KUR.

KUR tersebut akan diberikan kepada para pensiunan dan atau pegawai pada masa persiapan pensiun (MPP) yang mempunyai usaha produktif.

Realisasi 2018

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat jumlah penyaluran KUR hingga 30 November 2018 telah mencapai Rp118,4 triliun atau 95,7% dari target Rp123,801 triliun sepanjang 2018.

Iskandar Simorangkir mengungkapkan kredit bermasalah (Non performing loan/NPL) dari realisasi penyaluran KUR tersebut sebesar 1,39%.

Ia memperkirakan masih akan ada sekitar Rp1,6 triliun sampai dengan Rp2 triliun untuk realisasi KUR hingga akhir tahun 2018.

"Kami perkirakan realisasinya sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini, bahkan itu informasi beberapa bank banyak permintaan di akhir tahun sampai dia mengerem, karena kalau tidak melampaui plafon-nya," ujar Iskandar.

Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR mikro sebesar 65,8% diikuti dengan skema KUR kecil (33,9%) dan KUR TKI (0,3%).

Penyaluran KUR berdasarkan wilayah tercatat didominasi Jawa dengan porsi penyaluran sebesar 55%, diikuti dengan Sumatera 19,3% dan Sulawesi 11,1%.

Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan untuk mengejar target sebesar 50% di 2018. Hingga 30 November 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi 45,6%.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa penalti berupa pengurangan penambahan plafon akan diberikan bagi bank yang penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa) berada di bawah 50%.

Pengurangan akibat penalti diberikan 5% sampai dengan 30% dari total peningkatan yang diajukan.

"Pokoknya kriterianya KUR produksi di bawah 50% pencapaian 2018, kami kenakan pinalti pengurang plafon untuk memberikan sinyal kepada dia," kata Iskandar. (Ant).

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid