Pemerintah tanggung PPh 21, pekerja terima gaji penuh 6 bulan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan menanggung pungutan pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 22, dan PPh 25 selama enam bulan ke depan. Sri mengatakan insentif fiskal tahap kedua ini diberikan untuk mengatasi kelesuan ekonomi akibat coronavirus.

"Pada dasarnya tadi disampaikan untuk paket-paket stimulus fiskal mencakup PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25 yang akan ditanggung pemerintah untuk industri. Semua paket ini dilakukan untuk jangka waktu enam bulan," katanya usai rapat koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3).

Untuk diketahui, PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) juga akan dipercepat untuk menstimulasi jalannya industri nasional. 

Hasil rapat koordinasi ini nantinya akan dibawa ke dalam rapat terbatas para menteri dengan Presiden Joko Widodo agar segera dapat diumumkan masa berlakunya.

"Tadi sudah dibahas sama Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), nanti diusahakan untuk ratas dengan Pak  Presiden Jokowi. Kalau bisa minggu ini, sehingga bisa segera diumumkan," jelasnya.

Sri mengungkapkan, dari sisi non fiskal, pemerintah berkomitmen untuk mempermudah proses administrasi impor dan ekspor bahan baku industri dengan penyederhanaan peraturan larangan terbatas produk impor.

“Itu semuanya bertujuan untuk seluruh industri mendapatkan space bagi mereka dalam situasi yang sangat ketat seperti sekarang ini. Sehingga beban mereka betul-betul diminimalkan oleh pemerintah," ujarnya.

Lebih jauh, dia mengatakan, akan ada 749 harmonized system (HS) code atau komoditas ekspor dan impor yang akan dihilangkan untuk kemudahan industri.

"Lebih dari 749 HS code yang lartasnya akan dihilangkan. Itu sekitar lebih dari 50%. Ini sedang difinalkan untuk peraturan-peraturan yang harus disiapkan untuk itu," tuturnya.