Pemerintah targetkan bangun infrastruktur tanpa APBN Rp84 T

Pembiayaan Investasi non-Anggaran Pemerintah (PINA) Bappenas menargetkan pembangunan infrastruktur tanpa APBN 2019 bisa mencapai US$6 miliar atau setara Rp84 triliun tahun ini. Target ini lebih tinggi 94% dibanding realisasi tahun lalu sebesar US$3,3 miliar atau sekitar Rp45,87 triliun.

CEO PINA dan Staf Khusus Menteri PPN Eko Putro Adijayanto menyatakan ada enam sektor yang akan dibiayai PINA tahun ini yaitu proyek energi terbarukan, gudang minyak, satelit, konektivitas, pariwisata, dan industri strategis.

"Target financial close tahun ini mencakup enam sektor tersebut. Kami optimistis target pendanaan tersebut dapat terpenuhi karena investor telah menyadari Indonesia kini cukup terbuka terhadap investasi,” kata Eko di Jakarta, Jumat (8/2).

Di sektor energi terbarukan, pemerintah ingin mereplikasi pembuatan pembangkit listrik berbasis biomassa seperti di Mentawai, Sumatera Barat. Pembangkit listrik di kepulauan tersebut menggunakan bambu sebagai sumber daya energi terbarukan.

Untuk konektivitas, rencananya akan dibangun jalan tol di selatan Jawa. PINA akan memfasilitasi pembiayaan jalan tol tersebut guna mengurangi kesenjangan di utara dan selatan Jawa. Selain itu, pemerintah sedang melakukan studi kelayakan (feasibility studies) untuk tujuh pelabuhan (hub port). 

"Begitu kajian selesai, sesegera mungkin kami akan luncurkan dari sisi financing (pembiayaan), skemanya seperti apa," kata Eko.

Untuk industri strategis, rencananya PINA akan membantu pembiayaan ekspansi pabrik di PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Ini dilakukan untuk mendorong produksi pesawat N-219.

Dia menyebut PINA akan mendukung instrumen pembiayaan yang dikeluarkan perusahaan tersebut yakni PTDIP DIRE (Dana Investasi Real Estat).

“Sekarang permintaan cukup tinggi untuk N-219 tetapi mungkin kapasitasnya belum mencukupi. Pemerintah inisiatif mendorong peningkatan kapasitas pabriknya. Mungkin kalau tadinya hanya bisa 4-6 unit, kami ingin bisa sampai 30-an unit," paparnya.

Sementara, untuk proyek satelit masih dalam proses lelang di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemenang lelang akan diumumkan pada akhir bulan ini.

"Perkiraan bisa tembus US$400 juta sampai US$500 juta," tuturnya.

Untuk proyek pariwisata, PINA akan membantu pembiayaan pariwisata di Labuan Bajo dan Mandalika. Dia memperkirakan potensi pembiayaan untuk mendorong kawasan pariwisata terpadu di Labuan Bajo mencapai US$1 miliar atau sekitar Rp13,9 triliun.

Sementara di Mandalika, potensi pembiayaan mencapai US$300 juta atau Rp4,17 triliun. Ini lantaran pembiayaan dilakukan hanya untuk mendorong pembangunan berbagai hotel di kawasan Mandalika. 

"Saya rasa kami hanya mengembangkan beberapa amenities," katanya.

Lebih lanjut, Eko mengatakan, sudah ada beberapa calon investor yang tertarik dengan keenam proyek tersebut. Mereka berasal dari Eropa, Amerika Utara, Tiongkok, Australia, dan dalam negeri.

Mereka akan ditawari berbagai instrumen pendanaan, seperti DIRE dan Perpetuity Notes. Perpetuity notes adalah surat berharga yang diterbitkan tanpa ada jangka waktu pelunasan.

Pembayaran kuponnya pun dilakukan untuk selamanya. Alhasil, dana yang masuk dapat digunakan memperkuat ekuitas jangka panjang perusahaan.

"Jadi yang namanya investor dia mendapat keuntungan, tapi dari sisi pemilik proyek dia akan mendapatkan permodalan," tutupnya.