Pemerintah terus perkuat kemandirian industri pertahanan

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat kemandirian industri pertahanan tanah air, agar semakin kompetitif di pasar dunia. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, kemandirian yang disasar Indonesia diarahkan untuk menjadi produsen, untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri.

Ryamizard pun mengapresiasi pelaksanaan pameran internasional bidang teknologi industri pertahanan tiga matra, Indo Defence 2018 Expo & Forum, pada 7-10 November 2018 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. 

“Selain untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan dan  menjalin kerja sama dengan negara lain, pameran ini tentunya sejalan dengan Nawacita Presiden RI," ungkap Ryamizard.

Kemandirian itu dimulai dari diperkenalkannya medium tank buah tangan kerja sama Indonesia dengan Turki, yang menargetkan penjualan hingga 20.000 konsumen.

Untuk menyokong misi ini, dibutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri serta lembaga pembiayaan untuk mengembangkan BUMN. Pemerintah memastikan adanya kebijakan dan insentif yang memadai. 

Namun demikian, bidang industri juga harus mendorong diri mereka sendiri untuk mengembangkan teknologi industri saat berproduksi. Hal ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi perusahaan lain. Adapun lembaga pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan kepada BUMN ataupun swasta.

Direktur Pelaksana V LPEI Bonifacius Prasetyo menyatakan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Indonesia Eximbank, turut mendukung pengembangan ekspor produk alutsista nasional. Dukungan yang diberikan, terutama pada sektor penunjang, melalui pemberian fasilitas ekspor kepada sejumlah BUMN, di antaranya PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT PAL Indonesia (Persero). Produk ekspor meliputi pesawat terbang dan kapal angkut yang diekspor antara lain ke Senegal dan Nepal.

Menurutnya, LPEI menawarkan sejumlah skema pembiayaan, salah satunya dengan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau National Interest Account (NIA). Hal itu berdasarkan dasar hukum pendirian Indonesia Eximbank (UU Nomor 2/2009). 
Dia menjelaskan, LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya Pemerintah, melalui KMK No.787/KMK.08/2017.

Penugasan khusus adalah penugasan yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional.

Indo Defence 2018 Expo & Forum, merupakan acara hasil kolaborasi antara Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Keuangan RI dan juga lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait. Tema yang diusung untuk pameran kali adalah “Building Global Defence Partnerships to Secure the Future”. Pameran tahun ini diikuti oleh 867 peserta pameran dari 59 negara. 

Subdirektorat Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan dan Instrumen Mitigasi Risiko Kementerian Keuangan, Fajar Hasri Ramadhana, menjelaskan NIA ini membuktikan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mendukung keberadaan industri pertahanan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan ketahanan Indonesia.

Dia mengharapkan,pameran kali ini bisa mengeksplorasi potensi pasar baru bagi produk industri pertahanan nasional, guna meningkatkan devisa negara dari kegiatan ekspor.