Pemerintah tunda proyek demi tekan impor dan rupiah

Pemerintah memastikan akan menunda sejumlah proyek infrastruktur untuk menekan laju impor demi mengamankan defisit neraca perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan terdapat beberapa penundaan pengerjaan proyek strategi nasional (PSN). Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban impor Indonesia di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.

Darmin menjelaskan, penundaan proyek strategis nasional perlu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Namun demikian, dia menilai tetap mempertimbangkan tahap kesiapan PSN dan tingkat prioritas kepentingan kebutuhannya saat ini. 

"Sehingga kalau urgent ya tetap jalan, tapi kalau misalnya pembangkit listrik di Jawa cadangan sudah banyak," jelas Darmin di kantornya, Kamis (6/9). 

Kendati demikian, sambungnya, penundaan ini tidak harus terburu-buru. Jangka waktu penundaan juga bakal dipertimbangkan agar nantinya tidak kalang kabut mencari investor. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Koorporat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Syovfi Felienty Roekman mengungkapkan sejumlah proyek yang dijalankan PLN saat ini termasuk ke dalam PSN. Hanya saja, ada beberapa proyek tidak ditunda. Salah satunya proyek pembangunan kelistrikan Energi Baru Terbarukan (EBT). 

"EBT tidak boleh mundur (sesuai instruksi Menteri ESDM Ignasius Jonan). Kira-kira begitu. Jadi, sekarang saya masih simulasikan dahulu. Jadi, pokoknya yang tidak boleh bergerak itu EBT. Jadi yang kemungkinan (ditunda) itu PLTU dan PLTD," kata Syovfi di Kemenko Perekonomian. 

Lebih lanjut, Syofvi menambahkan, rencana evaluasi PSN masih dalam tahap pengkajian. Oleh karena itu, pemerintah bersama PLN juga akan menentukan PSN kelistrikan di daerah mana saja yang akan ditunda pembangunannya. 

"Ya ini masih disimulasikan. Kalau kapasitas, ya sudah pasti Jawa paling besar kan. Ini masih akan saya cek," tukas Syofvi. 

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumkan untuk menunda pengerjaan proyek-proyek pembangkit listrik dengan total kapasistas 15.200 Megawatt (MW). Pengerjaan proyek-proyek itu merupakan bagian dari program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. 

Menurut Jonan, penundaan dilakukan dengan pertimbangan, pengerjaan proyek-proyek tersebut belum mencapi tahap penyelesaian pembiayaan (financial close/FC). 

Pemerintah semula menargetkan pengerjaan proyek-proyek pembangkit berkapasitas 15.200 MW itu tuntas pada tahun 2019. Namun, karena proses pelaksanaannya belum sampai pada tahap FC, target penuntasan proyek-proyek itu diundur pada tahun 2021 hingga 2026. 

Nilai total investasi proyek-proyek pembangkit yang mengalami penundaan itu mencapai US$24-US$25 miliar.