Pemerintah tunggak utang subsidi pupuk Rp9,8 triliun

Sisa tunggakan utang subsidi pupuk dari pemerintah mencapai Rp9,8 triliun dari total Rp17 triliun kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).

Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja yang digelar Senin (21/1) meminta pemerintah untuk membayar utang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia Holding Company sebesar Rp9,8 triliun.

"Dalam rapat ini Komisi IV DPR juga meminta pemerintah membayar subsidi pupuk hingga tahun 2019 sebesar Rp9,8 triliun," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo pada rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di Kompleks DPR/MPR Jakarta.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadir didampingi antara lain oleh Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, Dirjen Perkebunan Bambang, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pending Dadih Permana.

Sejumlah direksi BUMN pertanian yang turut hadir antara lain Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin, Direktur Utama PT Berdikari Eko Taufik dan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Karyawan Gunarso.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin mengatakan pembayaran subsidi pupuk memang masih menunggak. Sejak 2014 sampai pertengahan 2018, pemerintah mempunyai utang subsidi pupuk sebesar Rp17 triliun.

"Dari Rp17 triliun sekarang sisa Rp9 triliun. Itu untuk tagihan tahun 2014 sampai 2017. Sekarang tinggal Rp9 triliun," kata Aas.

Meski demikian, Aas mengaku penunggakan utang tersebut tidak terlalu mengganggu operasional perusahaan.

Adapun dalam rapat kerja ini, Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran subsidi pupuk pada APBN tahun 2019 sebesar Rp29,5 triliun atau setara dengan 9,55 juta ton. (Ant).