Pemindahan ibu kota genjot investasi di Kalimantan

Rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara diproyeksi menggenjot investasi di Kalimantan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang P.S.  Brodjonegoro mengatakan tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa dan Sumatera menjadi salah satu alasan investor untuk berinvestasi. 

"Kontribusi PDRB Pulau Jawa dan Sumatera tetap mendominasi dengan angka yang tidak pernah turun di bawah 80% dari PDB Indonesia. Kondisi ini berbanding terbalik dibandingkan dengan wilayah Kalimantan dan Sulawesi, atau di Maluku dan Papua," kata Bambang dalam paparannya di Gedung Bappenas Jakarta, Senin (16/9).

Menurutnya dominasi tersebut yang menyebabkan adanya ketimpangan perbedaan pendapatan masyarakat. 

"Kalau pulau Jawa dominan, maka opportunity orang Jawa punya income lebih besar dibandingkan Kalimantan, otomatis peluang perbaikan income di sana terbatas, apalagi di Maluku dan Papua yang kontribusinya hanya sekian persen," tegasnya. 

Bambang menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh Bappenas bahwa selama 35 tahun kontribusi PDRB di Pulau Jawa dan Sumatera tidak pernah mengalami penuruhan. Menurutnya, penurunan hanya terjadi pada saat krisis ekonomi tahun 1998 yang mencapai 79,8%, selebihnya masih berada pada kisaran 80%.

"Pada tahun 1983 sebesar 81,8%, 35 tahun tidak bergerak masih 80,1% di 2018. Ketimpangan antar daerah tidak pernah disentuh. Tahun 1998 turun menjadi 79,8% kemudian dia naik lagi," urainya.

Bambang menilai dengana adanya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, justru akan menjadikan investasi tidak hanya terpusat dan bergantung dengan Pulau Jawa saja. Investasi akan merata ke seluruh wilayah di Indonesia terutama yang memiliki PDRB rendah. 

Pemerataan ketimpangan antar daerah tersebut salah satu langkah nyatanya adalah pemindahan lokasi ibu kota negara ke wilayah Kalimantan. Dengan demikian, pusat investasi tidak hanya bergantung di Pulau Jawa saja, melainkan akan menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia.

"Di 2045 apakah kita mau liat grafik tetap seperti ini? Yang senang hanya Jawa dan Sumatera, ini tidak adil bagi orang yang di luar Pulau Jawa," ujarnya.

Investasi Kalimantan 47,7%

Sementara itu, Bambang yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan itu menjelaskan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dalam jangka pendek dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan investasi riil di provinsi tersebut.

Menurutnya peningkatan investasi itu juga akan dialami oleh DKI Jakarta sebagai bekas ibu kota. 

"Dampak investasi itu bakal terjadi ketika proses pembangunan pusat pemerintah baru dimulai," ujar Bambang. 

Dia memperkirakan, pertumbuhan investasi riil akibat dipindahkannya ibu kota akan meningkat mencapai 47,7% di Kalimantan Utara, 34,5% di Pulau Kalimantan, dan 4,7% peningkatan investasi riil di Indonesia. 

"Dengan tumbuh pesatnya investasi riil, kami memprediksi pertumbuhan ekonomi di Kaltim saat proses pembangunan ibu kota baru akan mencapai 7,3%, dan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,6%," jelasnya. 

Bambang bahkan mengatakan, kesempatan kerja di Kalimantan Timur akan meningkat 10,5%. Hal itu dikarenakan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun ibu kota baru. 

"Setiap Rp1 triliun pengeluaran sektor konstruksi membutuhkan kira-kira 14.000 tenaga kerja, ibu kota baru ini jelas butuh banyak orang, karena proyeknya bernilai triliunan, jadi kita akan membuka lapangan kerja di Kaltim, dan kalau kurang kita bisa ambil dari daerah lain," ujarnya. 

Bambang menambahkan dalam prosesnya, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan sangat membutuhkan pasokan material dan barang. Hal itu juga mengakibatkan peningkatan perdagangan dari provinsi lain.

"DKI akan tetap jadi supplier utama ke Provinsi Kaltim, ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Jawa Barat," katanya. 

Bappenas mencatat perkiraan peningkatan perdagangan tertinggi ada di provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 38%. Sementara tertinggi selanjutnya dari Jawa bagian barat yang mencapai 34%, dan DKI Jakarta 30%.