Pemotongan anggaran Kementan dianggap tidak tepat

Keputusan pemerintah mengurangi porsi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk dialokasikan pada vaksinasi Covid-19 dinilai tidak tepat. Pasalnya, sektor agraria menjadi tulang punggung ketahanan pangan dalam negeri.

"Ini merupakan keputusan yang tidak tepat karena pada masa pandemi ini urusan pertanian dan ketahanan pangan mestinya menjadi prioritas di samping aspek kesehatan, seperti urusan vaksin ini," kata Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, dalam keterangannya, Jumat (15/1).

Menurutnya, urusan pangan harus menjadi diutamakan jika pemerintah punya skala prioritas. Sebab, pangan menyangkut kebutuhan primer seluruh rakyat Indonesia.

"Saya menolak dan sangat menyayangkan keputusan pemerintah memotong anggaran Kementan sebanyak Rp6 triliun untuk mendukung anggaran vaksin," tegas Johan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, sikap tersebut berarti dirinya menolak vaksinasi. Namun, pangan merupakan vaksin terbaik kala pagebluk seperti sekarang.

"Biar seperti apa pun rakyat divaksin jika harga pangan terus meroket dan stok pangan langka, maka akan percuma," ujarnya.

Kendati demikian, Johan berharap, pemerintah mempertimbangkan kembali keputusannya dan kembali menambah anggaran Kementan. Pasalnya, sektor pertanian dinilai memberikan "angin segar" di tengah resesi ekonomi.

Pemerintah pun diminta menyediakan anggaran yang memadai untuk menjamin ketahanan pangan di era pandemi selain memprioritaskan penanganan kesehatan dan bantuan sosial (bansos) untuk menyelamatkan rakyat dari krisis.

"Jadi, janganlah dikurangi anggaran pertanian karena perannya sangat vital untuk menjamin ketersediaan pangan di era pandemi ini melalui peningkatan kapasitas produksi, pengembangan pangan lokal, dan penguatan logistik pangan nasional," tandas Johan.