sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pendapatan warga desa meningkat jadi incaran bandar narkoba

Rata-rata peningkatan warga desa sebesar 6,13% per tahun.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Senin, 10 Des 2018 21:28 WIB
Pendapatan warga desa meningkat jadi incaran bandar narkoba

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat pendapatan per kapita warga desa meningkat sepanjag 2014 sampai 2018. 

Namun, meningkatnya pendapatan itu justru dimanfaatkan bandar narkoba untuk menjadikan daerah sebagai pangsa pasarnya dalam menjual barang haram miliknya. 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menjelaskan rata-rata peningkatan warga desa sebesar 6,13% per tahun. Peningkatan terjadi dimulai dari 2015 sampai 2017. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pendapatan warga desa pada 2014 sebesar Rp572.586 per bulan. Kemudian menjadi Rp804.071 per bulan pada 2018. 

“Dengan pendapatan yang meningkat, peluang narkoba masuk juga meningkat. Apalagi peningkatan pendapatan hampir 50%, daya beli naik. Ini dilihat akan menjadi market bagi bandar (narkoba)," kata Eko di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/12). 

Atas temuan itu, pihaknya menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk terus menekan penggunaan barang haram tersebut. 

“Ini dilakukan agar bisa menekan pengguna narkoba yang cukup marak di desa-desa,” imbuhnya.

Sebelumnya, BPS melakukan pendataan terkait potensi desa (Podes) 2018 terhadap 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. Kepala BPS Suharityanto mengatakan, masih ada sekitar 14,99% desa yang masih ada penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, terdapat 3,75% masih sering terjadi perkelahian. 

Sponsored

Dari jumlah tersebut, desa-desa di wilayah Sumatera, Jawa Timur, Aceh, menjadi provinsi yang paling sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah yang sering terjadi perkelahian. 

"Ke depan kita punya tanggung jawab rasa kesatuan dan persatuan dalam menjaga keamanan. Kita juga harus menangkal berita hoax yang bisa menimbulkan perpecahan," tutur Suhariyanto. 

Berita Lainnya