Penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 92,88 triliun

Penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai mengalami peningkatan yang signifikan, atau sebesar 16,39%. Petumbuhan tersebut tertinggi sejak 2015.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan, realisasi total penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp92,88 triliun

"Bea cukai pada tahun ini bersinar," jelas Sri Mulyani, Selasa (14/8) di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyampaikan, capaian tersebut disebabkan meningkatnya aktivitas ekspor dan impor, serta perdagangan global yang pulih. Hal itu ditandai dengan membaiknya harga komoditas. 

Selain itu, juga ditopang adanya kombinasi pelayanan yang baik kepada perusahaan patuh dan sebaliknya.  "Penerbitan aturan borongan impor, membuat barang yang masuk secara ilegal menjadi legal," jelas Heru. 

Secara rinci, penerimaan dari bea masuk telah mencapai 59,99% atau tumbuh 14,61%. 

Aktivitas impor yang meningkat sebesar 8,58% juga ditopang adanya program penerbitan impor beresiko tinggi (PIBT) yang menjadi faktor pendorong tumbuhnya penerimaan bea masuk, padahal masih dibayangi utilisasi Free Trade Agreement (FTA) yang terus tumbuh. Pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen penerimaan bea keluar yang mencapai 98,95%,

Adapun penerimaan cukai, telah mencapai 43,47% atau meningkat 14,21%. Dimana cukai hasil tembakau atau CHT menjadi sektor penyumbang paling dominan dengan pertumbuhan mencapai 13,87%.

"Bersama dengan Dirjen Pajak, kami melakukan penertiban terhadap rokok ilegal. Ini menjadi menambah penerimaan cukai rokok," jelas Heru. 

Sementara itu, penerimaan bea keluar hingga akhir Juli 2018 diklaim sebagai kinerja yang positif. Apalagi didorong oleh aktivitas ekspor komoditas minerba yang tumbuh lebih dari 150%. 

"Faktor pendorong kinerja ekspor komoidtas antara lain karena permintaan mitra dagang utama Indonesia yang meningkat," pungkas Heru.