logo alinea.id logo alinea.id

Penerimaan negara dari migas capai Rp228 triliun pada 2018

Capaian itu setara dengan 182% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Soraya Novika
Soraya Novika Sabtu, 12 Jan 2019 00:45 WIB
Penerimaan negara dari migas capai Rp228 triliun pada 2018

Penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) sepanjang 2018 mencapai hingga Rp228 triliun. Capaian itu setara dengan 182% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Penerimaan ini melampaui target APBN, di mana terbagi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 72% atau setara Rp163,4 triliun dan 28% atau Rp64,7 triliun dari pemasukan Pajak Penghasilan (PPh) Migas," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto, dalam konferensi pers bertajuk Paparan Capaian Direktorat Jenderal (Dirjen) Migas Tahun 2018 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).

Total penerimaan tahun ini tergolong meningkat dibandingkan 2017 yang mencapai angka Rp138 triliun serta 2016 senilai Rp85 triliun.

Selain dari sisi penerimaan, Ditjen Migas juga berhasil melelang sembilan Wilayah Kerja (WK) Migas. Kesembilan WK Migas tersebut di antaranya adalah Citarum, East Ganal, East Seram, South East Jambi, South Jambi B, Banyumas, South Andaman, South Sakakemang dan Maratua. Serta berhasil mengambil alih dua WK Migas ke Pertamina, yaitu, WK Mahakam per 1 Januari 2018 lalu dan WK Rokan disepakati sepenuhnya dimiliki per 9 Agustus 2021.

Investasi migas pada 2018 mencapai US$12,5 miliar atau sekitar Rp175,7 triliun, meningkat dibandingkan investasi migas pada 2017 yang mencapai US$11 miliar atau sekitar Rp154,5 triliun.

"Investasi migas mencapai US$12,5 miliar di mana terdiri dari US$88 miliar atau sekitar Rp166,9 triliun dari sektor hulu dan US$620 juta atau sekitar Rp8,71 triliun dari sektor hilir," ungkapnya.

Selain itu, bonus tanda tangan yang diperoleh pada 2018 tercatat mencapai Rp13,4 triliun atau setara US$895,4 juta dari 36 blok migas dengan skema kontrak gross split.

Untuk realisasi anggaran migas pada 2018 mencapai Rp1,7 triliun atau 90,32%, dengan 84,6 % di antaranya untuk belanja publik fisik. 

Sponsored

Terkait masalah regulasi, sepanjang 2018 Ditjen Migas menghapus 23 sertifikasi, perizinan atau rekomendasi serta mencabut atau merevisi 18 regulasi. "Dari sisi regulasi kita berhasil melaksanakan penyederhanaan," tuturnya.

Sedangkan, untuk infrastruktur, Dirjen Migas mengaku telah membangun jaringan gas kota sebanyak 89.906 SR di 18 Kabupaten/Kota, konkrit nelayan 25.000 paket di 53 Kabupaten/Kota, dan Paket Perdana LPG 3 Kg sebanyak 519.712 paket di 14 Kabupaten/Kota.

Demikian pula dengan kebijakan harga, adapun poin penting yang dicapai dari sisi harga adalah penekanan harga migas nasional hingga berhasil tidak naik saat harga energi global sedang tinggi-tingginya.

"Harga migas yang dimaksud adalah harga jenis BBM tertentu seperti solar 48 dan minyak tanah, jenis BBM Khusus Penugasan seperti premium 88, dan LPG 3 Kg," terangnya.

Dirjen Migas juga mencatat, dari segi lifting migas atau produksi migas yang siap jual di Indonesia sepanjang 2018 mampu mencapai 778 MBOPD untuk sektor minyak dan 1.139 MBOEPD untuk sektor gas.