Penerimaan negara naik Rp4,7 triliun akibat pelemahan rupiah

Pelemahan Rupiah membuat pemerintah mendapatkan kenaikan penerimaan sebesar Rp4,7 triliun.  Bahkan, selisih penerimaan dan pengeluaran di luar pembayaran utang (primary balance) hingga 31 Agustus 2018 mengalami surplus Rp11,5 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, sampai dengan 31 Agustus 2018, pertumbuhan penerimaan negara dengan situasi dinamis, masih menunjukkan kenaikan yang sangat solid sebesar 18,4% dan perpajakan sebesar 16,5%.

"Ini pertumbuhan yang sangat tinggi. Dibandingkan tahun lalu, tax growth untuk posisi Agustus hanya tumbuh 9,5%. Sekarang tumbuh 16,5%," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di komplek DPR, Senin (10/9). 

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga meningkat dibandingkan tahun lalu, tumbuh setinggi 20,2%. Kenaikan tersebut masih dibayangi harga komoditas yang mulai recovery. 

Kendati demikian PNBP masih lebih tinggi dibandingkan dari tahun lalu. Karena itu, Sri Mulyani mengklaim APBN dalam situasi yang sehat dan baik. 

"APBN dalam situasi cukup baik. Belanja juga cukup baik, akselerasinya juga 8,8%, dibanding tahun lalu yang sebesar 5,6%," papar Sri Mulyani. 

Secara keseluruhan, per 31 Agustus, primary balance surplus Rp11,5 triliun, lebih besar dibandingkan tahun lalu defisit Rp84 triliun. 

Defisit total APBN sampai Agustus 2018 mencapai Rp150 triliun, dan lebih rendah jika dibandingkan defisit APBN 2017 yang mencapai Rp220 triliun. 

Kementerian Keuangan juga akan berupaya menjaga kehati-hatian dalam mengelola fiskal. Pada situasi yang tidak pasti ini, APBN dibutuhkan untuk menjaga ekonomi ke arah stabilisasi, baik dari alokasi dan distribusi. Sehingga bisa digunakan dalam mengelola ekonomi yang sangat besar.