Penerimaan pajak anjlok di semua sektor

Kementerian Keuangan menyatakan penerimaan negara dari pajak mengalami kontraksi akibat kondisi perekonomian global yang melambat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari seluruh sekotor, hanya transportasi dan pergudangan yang tumbuh positif terhadap penerimaan negara dari perpajakan di tahun 2019.

"Setiap sektor mengalami pelemahan. Manufaktur mengalami negative growth sehingga revenue menurun, pembayaran pajak menurun sejak pertengahan tahun ini. Satu-satunya menguat transportasi dan perdagangan," katanya saat rapat kerja dengan Anggota DPR RI Komisi XI, Jakarta, Senin (4/11).

Sri melanjutkan, penerimaan pajak dari sektor transportasi dan pergudangan hingga September 2019 mencapai Rp36,36 triliun, atau tumbuh sebesar 18,9% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 12,6%.

Sementara, untuk sektor pertambangan mengalami kontraksi yang sangat dalam. Hingga September 2019, setoran pajaknyasebesar Rp 43,21 triliun, atau tumbuh minus 20,6% dari periode sebelumnya yang tumbuh 69,9%.

Sementara itu, pertumbuhan negatif juga dialami oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh minus 3,2% atau Rp245,6 triliun, lebih rendah dari 2018 sebesar 11,7% (yoy). Sedangkan, sektor konstruksi dan real estate juga tumbuh negatif 1,2% atau sebesar Rp56,2 triliun, lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 11,9% (yoy).

Adapun sektor perdagangan meski tumbuh positif, namun pertumbuhannya lebih lambat dari periode yang sama tahun 2018, yaitu sebesar 2,8% atau Rp176,2 triliun, dibandingkan 2018 yang mencapai 25,8%.

Hal yang sama juga dialami oleh sektor jasa keuangan dan transportasi yang tumbuh positif sebesar 4,9% atau Rp120,7 triliun, namun lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 9,5%.

Namun demikian, mantan Manajer Bank Dunia tersebut mengatakan, pemerintah akan terus menjaga stabilitas instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  agar target-target perekonomian masih tetap dapat dikejar.

"APBN sebagai instrumen dijaga stabilitasnya, kalau APBN tidak sehat, dia tidak mampu sebagai fiscal policy yang efektif," ujarnya.

Dia menuturkan, dalam menghadapi kondisi global yang tidak menentu perlu menjaga pertumbuhan domestik dan memanfaatkan peran penting dari APBN dan fiskal. 

"APBN itu bukan tujuan, tapi instrumen untuk mengelola agar pertumbuhan pembangunan bisa dijalankan," ucapnya.