Pengamat prediksi target pertumbuhan ekonomi 3% tak tercapai

Pemerintah memperkirakan perekonomian sepanjang 2021 tumbuh di kisaran 3,7% hingga 4,5%. Proyeksi tersebut adalah angka revisi dari target sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di kisaran 4,3% hingga 5,3%.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Didin S Damanhuri, target pertumbuhan setelah angka revisi itu pun akan sulit dicapai oleh pemerintah. Karena, tata kelola penanganan pandemi Covid-19 yang buruk.

Lebih lagi, masuknya gelombang varian delta Covid-19 ke Indonesia tak tertanggulangi dengan baik, sehingga varian yang katanya tujuh kali lebih cepat menular ini, telah menyebar hingga ke luar Pulau Jawa, sehingga penanganannya lebih sulit.

"Kemungkinan proyeksi pemerintah indonesia sekitar 3%-4% enggak akan tercapai menurut saya. Karena kita harus menghadapi varian delta yang luar biasa dan sudah menyebar ke luar Jawa," katanya dalam webinar, Jumat (23/7).

Selain itu, berbagai program insentif pemerintah yang diharapkan dapat mendorong konsumsi dan menggeliatkan sektor-sektor perekonomian dijalankan dengan cara yang reaktif.

Pasalnya, program perlindungan sosial yang mampu menopang daya beli di 2020 dengan anggaran sebesar Rp216,6 triliun di 2020, di 2021 malah diturunkan menjadi Rp157,41 triliun.

Kemudian, saat gelombang delta menghantam dalam negeri dan pemerintah harus menarik rem darurat dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), barulah dana perlinsos ditingkatkan menjadi Rp187,84 triliun.

"Walaupun ada bansos, sembako, insentif usaha digelontorkan, itu sifatnya reaktif, efektifkah? sampaikah tepat sasaran dan bisa mendongkrak daya beli?" ucapnya.

Didin pun menyoroti perihal komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Amburadulnya tata kelola penanganan pandemi, katanya, karena tidak ada satu lembaga yang fokus menangani ini.

Apalagi, pendekatan yang dipakai masih bersifat ad hoc dan belum menyeluruh. Di samping itu, tim yang fokus untuk menangani persoalan ini pun berganti-ganti.

"Ini kurang menguntungkan penanganan keseluruhan, dampaknya misalnya soal insentif nakes, bansos, dan lainnya. Jadi ekosistem tata kelola buruk ini karena sistem politik kita sebelum pandemi sudah ada masalah," ujarnya.

Untuk itu dia menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk satu lembaga dan tim khusus yang menangani persoalan pandemi ini, sehingga kebijakan yang keluar jelas dan terukur.

Kedua, dia meminta agar presiden menindak tegas setiap orang yang berusaha mengambil kesempatan dalam situasi seperti ini, misalnya dengan cara berbisnis obat.

"Karena ini ke depan akan cukup panjang. Tata kelola belum terbenahi, termasuk bagaimana sebaiknya menghadapi prioritas-prioritas dengan jangkauan yang sekarang ini bukan hanya Jawa dan Bali," tegasnya.