Bisnis / Rumah PNS

Pengembang: KPR DP 0% untuk PNS hanya tipu muslihat

Program pemerintah memberikan uang muka alias DP 0% untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bagi PNS dinilai hanya tipu muslihat alias gimmick.

Pengembang: KPR DP 0% untuk PNS hanya tipu muslihat Pemerintah berencana meyediakan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP 0%. Program tersebut diharapkan supaya para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau. / Facebook

Program pemerintah memberikan uang muka alias DP 0% untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bagi PNS dinilai hanya tipu muslihat alias gimmick.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menilai skema pembangunan rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol persen hanya trik untuk menarik perhatian calon konsumen saja.

Menurut dia, setiap pembelian rumah pasti memerlukan uang muka, hanya saja untuk DP 0% itu uang mukanya dimasukkan ke skema angsuran.

"Sebenarnya DP 0% itu gimmick saja, kalau menurut saya ya. Faktanya dia juga ada uang muka, cuma dicicil ke dalam angsuran, jadi itu sebenarnya gimmick saja," ujarnya usai menemui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (8/11).

Meski demikian, terkait rencana pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni bagi pegawai negeri sipil (PNS) alias aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri, dengan skema DP 0%, Junaidi mengatakan APERSI tetap mendukung program Presiden Joko Widodo tersebut.

"Tidak masalah, kita dukung. Mau (DP) 0%, kita dukung, 1% saja kita dukung," tambahnya.

Untuk rumah bersubsidi, lanjut dia, penerapan uang muka dengan persentase rendah sebenarnya tidak akan menjadi beban, karena harga rumah bersubsidi itu sendiri sudah murah.

"Kalau DP 0% itu untuk rumah-rumah komersial, yang angsurannya lebih mahal. Tapi kalau untuk rumah-rumah bersubsidi, saya pikir 1% untuk harga rumah ratusan juta kan cuma Rp1 juta-an, saya pikir itu kecil," jelasnya.

Junaidi juga mengatakan pembangunan rumah bersubsidi untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut lebih tepat jika dibangun di atas lahan milik negara, sehingga tidak menambah biaya pembelian lahan untuk pembangunannya.

"Saya pikir ini program bagus, karena kalau memang tanah itu tanah negara, saya pikir bisa untuk menjalankan itu. Saya pikir banyak tanah-tanah pemerintah yang bisa dibangun, dengan angsuran murah," ujarnya.

Pemerintah berencana meyediakan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP 0%. Program tersebut diharapkan supaya para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.

"Yang jelas kami akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja," kata Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/11).

Presiden juga meminta pembangunan perumahan tersebut turut memperhatikan akses ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.

Terkait pembiayaannya, rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN), atau pun pinjaman dari pihak swasta.

Rumah bersubsidi

Sementara itu, APERSI meminta pemerintah untuk menaikkan jatah unit pembangunan rumah bersubsidi pada 2019.

"Kita berharap untuk rumah bersubsidi ini perlu ada tambahan target yang akan diluncurkan tahun depan, terutama FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) dan SSB (subsidi selisih bunga)," kata Junaidi.

Permintaan tambahan target tersebut, menurut Junaidi, bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki tempat tinggal dengan skema pembiayaan angsuran rendah dari perbankan.

"Permintaan rumah subsidi ini semakin tinggi. Tadi saya sampaikan ke beliau (Wapres JK) ya permohonan kita untuk anggaran ini dinaikkan, bukan malah diturunkan," tambahnya.

Junaidi menilai Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menurunkan target pembangunan rumah bersubsidi untuk MBR di tahun 2019, dibandingkan target tahun ini.

Dengan adanya permintaan tinggi dari masyarakat terhadap pembangunan rumah bersubsidi, Junaidi menilai seharusnya Pemerintah dapat meningkatkan target pembangunannya setidaknya menjadi 300.000 unit rumah.

"Seharusnya kalau di tahun ini saja 267.000 unit, seharusnya (tahun 2019) di atas itu, bukan malah diturunkan. Idealnya ya 300.000 unit," ujarnya.

Junaidi menjelaskan untuk di kawasan Jabodetabek, permintaan tertinggi untuk pembangunan rumah bersubsidi berada di area Bekasi dan Tangerang, mengingat kawasan industri berkembang pesat di dua daerah tersebut.

Untuk perkiraan harga rumah bersubsidi di daerah tersebut senilai Rp148 juta dengan luas tanah minimal 60 meter persegi dengan bangunan tipe 36. (Ant).


Berita Terkait