Pengembangan B100 berpotensi tingkatkan deforestasi

Aktivis lingkungan dari Greenpece merasa kecewa terhadap kedua capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto.  Alasannya, sebagai calon pemimpin mereka mendukung upaya pengembangan energi biodiesel atau biofuel yang sampai 100%. Upaya pengembangan tersebut berpotensi meningkatkan angka deforestasi atau penggundulan hutan.

“Capres Jokowi dan Prabowo sama-sama mendukung biodiesel ataupun biofuel dari B20 hingga ke B100. Terkait hal ini, kedua capres tidak memberikan jaminan program biofuel tanpa menggerus keberadaan hutan alam, lahan gambut dan mangrove,” kata Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, melalui keterangan resmi yang diterima pada Senin (18/2).

Menurut Leonard, komitmen kedua capres patut dipertanyakan terkait pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sebab, keduanya mengabaikan potensi lain sumber energi terbarukan yang sangat besar dimiliki Indonesia yang mampu menekan porsi energi fosil pada bauran energi nasional. 

“Bahkan kedua calon mengedepankan energi yang bersumber dari kelapa sawit, yang berpotensi menambah angka deforestasi,” ujar Leo.

Berdasarkan data Hansen dari University of Maryland 2000-2017, laju penggundulan hutan yang terjadi sepanjang 2015-2017 tercatat masih mencapai 650.000 hektare. Adapun kajian Cerulogy mengungkapkan, kebijakan biofuel telah menciptakan permintaan minyak sawit sebesar 10,7 juta ton. 

Pada tahun 2030, permintaan biofuel diprediksi mencapai 67 juta ton. Dengan permintaan itu, membuka peluang deforestasi baru sebesar 4,5 juta hektare serta hilangnya lahan gambut sampai 2,9 juta hektare. 

Menurut Leo, pihaknya berpandangan pemenuhan kebutuhan energi yang dijawab hanya dengan pengembangan biofuel secara masif tidak tepat. Pasalnya, potensi energi terbarukan yang bersumber dari tenaga surya dan angin jauh lebih besar. Kapasitas terpasang energi surya dan angin pun masih jauh di bawah bioenergi. 

Selain itu, Leo menambahkan, kedua calon juga tidak memiliki sikap yang tegas terhadap lubang-lubang tambang yang dibiarkan menganga tanpa adanya penegakan hukum. Di Kalimantan Timur, misalnya, lubang-lubang tambang batu bara telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran sungai yang akhirnya berdampak serius pada kehidupan warga. 

Hingga akhir 2018, terdapat 31 korban meninggal dunia akibat lubang-lubang tambang batu bara di Kalimantan Timur. Menurut Leo, penegakan hukum terhadap hal tersebut sulit dilakukan karena adanya keterlibatan elit politik dan pengambil kebijakan dalam bisnis tambang batu bara itu. 

Berdasarkan catatan Greenpeace, batu bara melalui keberadaan PLTU ditambah dengan kebakaran hutan telah merusak kualitas udara Indonesia. Akibatnya, mengancam kesehatan dan mengganggu produktivitas masyarakat.

Lebih lanjut, kata Leo, percepatan infrastruktur seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal seperti kaum petani dan nelayan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan PLTU Batang yang menggusur petani dan nelayan, kriminalisasi aktivis penolak PLTU di Cirebon/Indramayu, tambang emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi, dan juga di Surokonto, Jawa Tengah. 

Mereka yang menolak adanya aktivitas-aktivitas tersebut malah dikriminalisasi dengan tuduhan yang sama sekali tidak masuk akal. Tak hanya itu, kata Leo, persoalan sampah plastik yang sudah menyentuh titik krisis juga luput dari perhatian kedua calon presiden. 

Padahal, pemerintah sudah menyatakan komitmennya untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% pada 2025. Tapi detail aksi konkretnya belum terlihat. Pengendalian jumlah plastik sekali pakai dengan fokus pada pengurangan (reduce) belum menjadi langkah utama yang diambil. Secara keseluruhan, komitmen untuk mengatasi perubahan iklim di kedua kubu tidak terlihat.