Soal seruan boikot produk Prancis, pengusaha minta tak anarkis

Seruan boikot produk Prancis mengemuka setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengambil sikap membela karikatur Nabi Muhammad. Boikot dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap hubungan dagang antara Indonesia dan Prancis yang telah terjalin lama tetap dapat berlangsung di tengah seruan boikot itu. Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey yakin mekanisme perdagangan tetap dapat berjalan wajar dan normal. Meskipun demikian, dia juga tetap menghormati hak konsumen untuk tidak membeli produk yang tidak diinginkannya.

“Kami menghormati keputusan konsumen, apakah akan membeli atau tidak atas produk dari Prancis yang dijual di gerai ritel modern. Pasalnya, hal itu merupakan hak pilihan dan keputusan konsumen atau individu yang menentukan dalam berbelanja. Jadi biarlah perdagangan berjalan seperti biasanya dan normal,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/11).

Di sisi lain, Aprindo juga meminta ketegasan dari pihak berwenang agar tidak terjadi aksi yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha atas hal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memprovokasi dan cenderung anarkis. 

“Aksi ini tidak memberikan suatu manfaat apapun, justru makin membebani perekenomian, khususnya sektor perdagangan, yang saat ini sedang diupayakan pemerintah agar dapat terjadi peningkatan dan kestabilan konsumsi rumah tangga," ujarnya.

Pasalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 57,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan konsumsi rumah tangga, sambungnya, diperlukan di tengah lesunya permintaan dan market akibat pelemahan daya beli atau penahanan konsumsi di masa pandemi ini.

Namun demikian, dia mengatakan Aprindo turut mendukung sikap pemerintah yang tegas dengan mengecam pernyataan Presiden Prancis E.Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia.

Menurut Aprindo, pernyataan Macron tersebut tidak sejalan dengan nilai kesakralan dan simbol agama yang perlu segera dihentikan. 

“Kami meminta agar pemerintah RI terus aktif berkomunikasi dengan pemerintah Prancis untuk menindaklanjuti sikap tegas, yang langsung disampaikan Presiden Joko Widodo, pada beberapa hari lalu,” ucapnya.