Pentingnya penguatan konsumsi sebagai obat pencegah resesi

Bansos

Terlebih lagi, Sri Mulyani menyebutkan konsumsi masyarakat di Jakarta dan Jawa telah berkontribusi sekitar 50% hingga 55% terhadap keseluruhan konsumsi di Indonesia.

Oleh karena itu, jika kondisi pandemi Covid-19 masih berlanjut di triwulan II dan III maka perekonomian Indonesia diperkirakan akan masuk dalam skenario sangat berat yaitu minus 0,4% pada akhir tahun.

"Jika kuartal II dan III tidak mampu memperbaiki dan pandemi menimbulkan dampak lebih panjang di kuartal II dan III, di mana PSBB belum ada pengurangan, maka kita akan memasuki skenario sangat berat," katanya.

Perlambatan terus menerus seperti ini dapat memicu terjadinya resesi ekonomi dalam jangka pendek serta menimbulkan persoalan sosial apabila tidak teratasi.

Untuk mengatasi rendahnya konsumsi rumah tangga yang dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani memastikan penyaluran bantuan sosial akan diefektifkan.

"Ekspansi bansos hingga mendekati 60% masyarakat Indonesia akan kita lakukan agar denyut ekonomi dapat pulih," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Ia memastikan penyaluran bansos ini akan memperkuat daya beli masyarakat kurang mampu dan mencegah terjadinya perlemahan di konsumsi rumah tangga.

Pemberian bansos yang disertai stimulus sebesar Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional diharapkan bisa memperkuat daya tahan perekonomian dalam negeri.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan penyaluran bansos untuk tahap ketiga dapat selesai sebelum Idulfitri agar masyarakat dapat segera mendapatkan manfaat.

Saat ini, terdapat beberapa jenis bansos yang dikelola pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat dengan besaran manfaat berbeda-beda sesuai kualifikasi.

Kemudian, terdapat juga program sembako untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal masing-masing sebesar Rp200 ribu per KPM.

Selain itu, bansos nonreguler khusus Covid-19 yang terdiri atas bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta Kepala Keluarga (KK) dengan besaran Rp600 ribu untuk masing-masing KK selama tiga bulan.

Selanjutnya, terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk sembilan juta KK di luar Jabodetabek yang juga merupakan bansos non-reguler.

"Kami tentunya berkepentingan untuk koordinasi dengan daerah dalam rangka pendataan yang akurat sehingga pada saat penyaluran, baik bansos sembako maupun bansos tunai ini bisa berjalan dengan baik," katanya.

Hingga saat ini, juga sudah disalurkan program BLT melalui bank-bank di Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sekitar Rp471,2 miliar atau kurang dari sembilan persen.

"Kalau kita tambah dengan yang melalui transfer bank Himbara sebanyak 785 ribu KK, kemudian yang melalui kantor pos sebesar kurang lebih 1,8 juta KK, totalnya per 9 Mei sudah tersalurkan untuk 2,6 juta KK," jelas Juliari.