Penyaluran PMN Rp45 triliun ditargetkan rampung Desember

Pencairan penyertaan modal negara (PMN) hingga November baru sebesar Rp16,95 triliun atau 37,6% dari pagu anggaran sebesar Rp45,05 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan rendahnya realisasi penyaluran PMN tersebut lantaran terkendala proses penyusunan peraturan pemerintah (PP) yang harus disiapkan untuk setiap pencairan. Tujuannya, agar memiliki landasan hukum yang baik.

“Dalam proses pencairan ada penyusunan peraturan pemerintah (PP) untuk setiap pencairan dan ini proses regulasi bukan suatu hal yang sudah standar dan akan mudah, enggak juga,” katanya dalam diskusi daring, Jumat (20/11).

Isa mengungkapkan, dalam proses harmonisasi regulasi tersebut, pemerintah perlu melakukan rapat panitia antara kementerian/lembaga (K/L) di Kementerian Hukum dan HAM hingga Sekretariat Negara.

“Itu menunjukkan proses administratifnya hati-hati dan tata kelolanya baik,” ujarnya.

Adapun, realisasi PMN kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 10 November meliputi PT Hutama Karya Rp3,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp1 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) Rp1,75 triliun, PT Geo Dipa Energi Rp700 miliar, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun. 

Dia mengatakan, untuk PMN yang belum dicairkan sebenarnya proses diskusi untuk evaluasi telah selesai. Namun, proses legislasi PP hingga kini masih berlangsung sehingga diusahakan akan direalisasikan sebelum akhir Desember 2020.

“Mudah-mudahan kami bisa selesaikan sebelum akhir Desember bisa direalisasikan,” ucapnya.

Jika dilihat per alokasinya, PMN senilai Rp45,05 triliun tersebut diperuntukkan bagi BUMN dan lembaga, terdiri dari alokasi awal pada APBN 2020 sebesar Rp16,95 triliun, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp24,07 triliun, dan bersifat non tunai Rp4,03 triliun.

Total PMN Rp45,05 triliun dialokasikan kepada PT PLN Rp5 triliun, PT SMF Rp1,75 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp6 triliun dalam rangka PEN dan RP268 miliar berbentuk non tunai, serta PT Pengembangan Armada Niaga Indonesia Rp3,76 triliun berbentuk non tunai.

Kemudian kepada PT Hutama Karya Rp3,5 triliun dan Rp7,5 triliun dalam rangka PEN, PT Geo Dipa Energi Rp700 miliar,PT PMN Rp1 triliun dan Rp1,5 triliun dalam rangka PEN, serta PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) Rp500 miliar dalam rangka PEN.

Selanjutnya kepada PT Bio Farma Rp2 triliun dalam rangka PEN, LPEI Rp5 triliun dan Rp5 triliun dalam rangka PEN, serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp1,57 triliun dalam rangka PEN.