Pertahanan & infrastruktur raih anggaran terbesar RAPBN 2020

Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi tiga kementerian dan lembaga yang memperoleh porsi anggaran terbesar dalam RAPBN 2020.

Kemenhan yang bertanggung jawab pada pertahanan negara diberikan alokasi anggaran paling besar yakni Rp127,4 triliun atau naik 16,2% dibanding proyeksi anggaran tahun ini sebesar Rp109,6 triliun.

Sedangkan, anggaran Kementerian PUPR dialokasikan sebesar Rp120,2 triliun, dan Kepolisian RI menyusul Rp90,3 triliun.

Dalam jumpa pers tentang RAPBN 2020 dan Nota Keuangannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran Polri itu juga terkait kebutuhan pengamanan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak pada 2020.

"Kementerian yang dapat anggaran terbesar Kemenhan naik signifikan dibanding 2019. PUPR juga meningkat signifikan. Polri juga karena mereka pengamanan pilkada tahun depan," ujar dia, Jumat (16/8).

Sementara itu, pagu lembaga sektor infrastruktur seperti Kementerian PUPR juga besar karena pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur sebesar 4,9% dari Rp399,7 triliun pada 2019 menjadi Rp419,2 triliun pada 2020.

Sri Mulyani mengatakan besarnya anggaran infrastruktur sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan 837 kilometer (km) jalan baru, 238 kilometer jalur kereta api, 6,9 km jembatan baru, dan 49 bendungan baru.

Di luar tiga lembaga tersebut, anggaran tertinggi selanjutnya adalah Kementerian Agama dengan nilai Rp65,1 triliun, kemudian Kementerian Sosial Rp62,8 triliun, Kementerian Kesehatan Rp57,4 triliun, dan Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp42,7 triliun.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan anggaran juga diberikan kepada Kemensos sebesar 9,7%, disebabkan karena peningkatan anggaran bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah.

Pada tahun depan, pemerintah akan mengubah bantuan pangan nontunai (BPNT) menjadi kartu sembako berisi bantuan sebesar Rp150.000 per bulan dengan total anggaran Rp28,1 triliun atau meningkat dibanding anggaran BPNT 2019 sebesar Rp20,4 triliun.

Secara keseluruhan, belanja K/L ini termasuk ke dalam rencana belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.670 triliun.

Tekan defisit

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan defisit fiskal yang menurun pada Rancangan APBN 2020 tidak akan mengurangi dorongan dari pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian sesuai target di 5,3% pada tahun depan.

Dalam Rancangan APBN 2020, pemerintah menetapkan defisit anggaran di 2020 sebesar Rp307,2 triliun atau 1,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu menurun dibanding APBN 2019 yang defisitnya mencapai Rp310,8 triliun atau 1,93% PDB.

Sri Mulyani dalam jumpa pers RAPBN 2020 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat, mengatakan defisit yang menurun ke 1,76% PDB karena mempertimbangkan tekanan dari perekonomian global pada tahun depan.

Masih tingginya ketidakpastian eksternal, membuat pemerintah lebih berhati-hati untuk menarik pendanaan dari pasar keuangan.

"Kita akan mencari titik keseimbangan, antara kehati-hatian dalam APBN namun tetap dapat menstimulasi perekonomian," ujarnya.

Adapun dalam RAPBN 2020, pemerintah menetapkan pendapatan negara sebesar Rp2.221,5 triliun, atau meningkat 9,3% dari 2019 yang sebesar Rp2.164,7 triliun.

Sementara belanja negara pada 2020 direncanakan pemerintah mencapai Rp2.528,8 triliun. Target belanja negara tahun ini juga naik dari tahun 2019 yang sebesar Rp2.341,6 triliun.

Meskipun pemerintah cukup berhati-hati dalam menarik pendanaan atau utang, Sri Mulyani mengatakan stimulus terhadap pembiayaan ekonomi akan dikompensasi dengan aliran pembiayaan melalui pasar keuangan. Sri Mulyani berjanji akan memperdalam pasar keuangan agar dapat menarik banyak investasi.

"Kita akan jaga pembiayaan, di tengah gejolak di pasar yang tetap tinggi. Oleh karena itu kita tetap fokus untuk melakukan pendalaman pasar keuangan dalam menghadapi lingkungan ekonomi global," ujar dia.

Dengan defisit fiskal 1,76% PDB, maka keseimbangan primer pada RAPBN sebesar Rp12 triliun.

Pada pos pendapatan negara, pemerintah masih mengandalkan kontribusi dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan Rp1.861,8 triliun pada 2020. Target tersebut naik dari 13,8% dari 2019.

Sementara target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2020 sebesar Rp359,3 triliun atau 16,2% dari total pendapatan negara.

Sedangkan pos belanja negara masih didominasi oleh belanja pemerintah pusat , yaitu sebesar Rp1.670 triliun atau 66% dari total pos belanja. Sedangkan sisanya, yaitu 34 persen atau Rp856,8 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dari seluruh pos belanja pemerintah pusat, 53% diantaranya dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), yaitu sebesar Rp884,6 triliun. Sementara belanja nonkementerian sebesar 47% atau Rp785,4 triliun. (Ant)