Pertumbuhan ekonomi ASEAN diprediksi melambat hingga tahun 2020

Lembaga penelitian ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN bakal melambat ke 5,1% pada 2019 dan 5,0% pada 2020 dari 5,3% pada 2018. 

Hal ini terjadi karena penurunan ekspor akibat perlambatan siklus teknologi dan belanja modal serta ketidakpastian negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

"Dalam jangka pendek, dampak negatif terhadap pertumbuhan masing-masing negara di kawasan bisa mencapai 100 basis poin, di mana risiko yang dihadapi kawasan tersebut terutama bersumber dari eksternal," ujar Chief Economist AMRO Hoe Ee Khor di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (18/5).

Selain itu, inflasi rata-rata kawasan juga diproyeksikan stagnan di kisaran 2%. Pada 2019 secara tahunan akan naik menjadi 2,1% dan pada 2020 baru turun menjadi 1,9% dari level 2% pada 2018.

Adapun negara di kawasan yang bakal terkena dampak signifikan atas perlambatan ini meliputi negara yang memiliki eksposur ekspor langsung ke China maupun yang tidak langsung melalui jalur Global Value Changes (GVC) ke luar kawasan. 

Selain itu, negara-negara dengan tingkat keterbukaan dan ketergantungan perdagangan yang besar seperti Hong Kong, Korea, Malaysia, Singapura dan hingga batas tertentu juga cukup rentan bagi Vietnam.

Meski melambat, kawasan ASEAN+3 disebut memiliki tingkat ketahanan yang baik dalam menghadapi perlambatan permintaan eksternal.

"Untuk mengantisipasi risiko jangka pendek dan mempertahankan pertumbuhan, otoritas di kawasan perlu mengkalibrasi bauran kebijakan sesuai dengan siklus bisnis dan kredit, serta posisi eksternal dan kerentanan keuangan di masing-masing negara," katanya.

Analisis AMRO menunjukkan bahwa sebagian besar negara di kawasan ASEAN+3 memiliki cadangan devisa dan buffer fiskal memadai. Sebagian besar negara juga berada pada pertengahan siklus bisnis, pertumbuhan ekonomi mendekati tren jangka panjang dengan output gap mendekati nol dan inflasi dalam kisaran target kebijakan. 

"Sebagian besar siklus kredit di kawasan berada di fase pemulihan atau perlambatan dengan pertumbuhan kredit mendekati tren jangka panjang," ucapnya.

Menurut Khor, kebijakan yang saat ini ditempuh oleh berbagai negara di kawasan juga sudah tepat, namun otoritas perlu siap mengkalibrasi bauran kebijakan yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan.

"Kalibrasi dalam hal ini termasuk pelonggaran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas eksternal dan inflasi domestik, serta menangguhkan proyek infrastruktur yang membutuhkan banyak bahan baku impor untuk mengurangi tekanan pada transaksi berjalan," katanya.

Selain itu, di sisi fiskal, pemerintah diimbau penting untuk menjaga anggarannya tetap sehat agar dapat mendukung kebijakan fiskal negara untuk memainkan peran countercyclical. Kebijakan makroprudensial yang ketat juga perlu dipertahankan untuk mengantisipasi peningkatan kerentanan finansial.

Fundamental ekonomi kawasan dalam jangka panjang juga disebut tetap solid. Hal ini didukung oleh konsumsi yang kuat dan perdagangan intra-kawasan yang meningkat di tengah pertumbuhan masyarakat kelas menengah, urbanisasi yang cepat, dan penerapan teknologi digital.

"Dengan demikian, prioritas kebijakan jangka panjang, seperti pengembangan kapasitas dan konektivitas produktif serta pendaharaan pasar modal domestik perlu terus ditekankan," ujarnya.