BUMN dinilai pantas dapat PMN agar siap hadapi krisis

Pemerintah berencana memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, akan disediakan anggaran jumbo untuk BUMN. 

Anggaran tersebut dibagi dalam tiga jenis yakni: Pertama, PMN ke BUMN dengan nilai Rp25,27 triliun. Kedua, pembayaran kompensasasi ke Pertamina, PLN dan Bulog senilai Rp94,23 triliun. 

Ketiga, talangan atau investasi untuk modal kerja sebesar Rp32,65 triliun diberikan untuk enam BUMN yakni: PT Garuda, Perumnas, KAI, PTPN, Bulog dan KS. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bantuan tersebut diberikan karena terdapat sejumlah perusahaan BUMN yang mengalami kesulitan keuangan.

"Kita bicara kriteria dan skala prioritas, dari situ kita bisa lakukan pemetaan BUMN mana yang dapat dukungan. Kami belum bisa sampaikan siapa yang mendapatkan, karena ini kebijakan strategis," katanya dalam video conference, Rabu (13/5).

Namun demikian, dia mengatakan tidak semua perusahaan BUMN akan mendapatkan suntikan modal dari pemerintah. Menurutnya ada sejumlah kriteria BUMN yang akan diberikan bantuan. BUMN yang akan mendapatkan PMN adalah BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan dapat berdampak sistemik bagi sektor keuangan dan perbankan

Syarat lain adalah peran BUMN tersebut melihat bagi sistem keuangan, jumlah saham yang dimiliki pemerintah, serta total aset yang dimiliki oleh BUMN tersebut.

"Kita enggak mau kegiatan ekonomi yang tersendat merembes ke sektor keuangan dan perbankan," ujarnya.

Selain menyuntik modal, pemerintah akan menyusun sektor prioritas yang akan diberikan PMN. Sektor yang termasuk adalah sektor pangan, transportasi, keuangan, manufaktur, pariwisata dan energi.

Prioritas BUMN 

Rencana pemerintah menyuntik modal ke BUMN direspons positif oleh ekonom. Hanya saja ada catatan dalam pemberian PMN yakni harus diprioritaskan kepada perusahaan yang terkena dampak Covid-19. 

"Jadi bukan yang bermasalah sejak sebelum pandemi seperti PLN," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto kepada Alinea.id. 

Bila PMN diberikan kepada perusahaan yang sudah sakit sejak sebelum pandemi, maka tidak akan ada hasilnya. Saran Eko, BUMN yang layak mendapatkan PNM adalah mereka yang telah melakukan perbaikan manajemen dan tata kelolanya.

"Dari sisi sektor, BUMN itu strategis, namun masalah yang terjadi pada beberapa BUMN sudah mulai muncul sebelum pandemi. Tanpa perubahan mendasar pada manajemen dan tatakelolanya, sepertinya akan tetap sulit bangkit meskipun diberi PMN," sambung Eko. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, PMN kepada BUMN dapat menyelamatkan bisnis perusahaan. Dalam kondisi perekonomian nasional di ambang krisis ekonomi dan perusahaan swasta maupun BUMN terkena dampaknya. Sehingga, pertolongan pemerintah dibutuhkan.

"Memang ini harus dilihat dengan kacamata yang berbeda. Harus ada sense of crisis. Perekonomian Kita sudah diambang resesi. Ini untuk menyelamatkan perekonomian mereka dari krisis yang lebih dalam," kata Piter kepada Alinea.id. 

Piter pun menuturkan, meski tidak semua kinerja sejumlah BUMN baik namun kondisi saat ini penting bagi seluruh pihak untuk saling dukung. Sebabnya, perusahaan-perusahaan tersebut masih dibutuhkan keberadaannya.

"Terlepas tudingan BUMN kurang mampu, tapi BUMN adalah milik negara. Kalau BUMN kinerjanya tidak baik, kan mereka sudah bangkrut dari dulu. Kita harus percaya kepada BUMN kita sendiri, dalam kondisi menghadapi resesi, kita perlu kompak saling dukung," ujarnya.

Meski swasta juga terdampak, pilihan untuk memberikan bantuan kepada BUMN adalah untuk menghindari sentimen negatif berbagai pihak. Toh, dana yang digunakan berasal dari kas negara.

Piter justru menyoroti nilai PMN yang dinilai terlalu kecil. Padahal, tantangan ke depan dinilai lebih berat.

"Kalaupun kita akan mengkritisi kebijakan penyelamatan ekonomi nasional, bukan masalah BUMN-nya, tapi nilainya yang terlalu kecil cuma Rp152 triliun. Kemudian pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana membantu sektor swasta," ucapnya.