PMN untuk BUMN cair Agustus ini

Insentif bagi dunia korporasi segera disalurkan pada Agustus guna mendorong kinerja sektor korporasi di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, hingga saat ini anggaran sebesar Rp53,57 yang telah disiapkan oleh pemerintah belum sepersen pun terealisasi. Alasannya, masih menunggu rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang dalam tahap finalisasi. 

Sebagian dana tersebut rencananya digunakan untuk membantu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpukul karena pandemi Covid-19 dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

"PMN dalam BUMN sudah dilakukan persiapan RPP yang mencapai proses finalisasi. Pencairan diharapkan bisa terjadi Agustus ini, sehingga bisa meningkatkan kinerja BUMN penerima PMN," katanya dalam video conference, Senin (10/8).

Dia menjelaskan, dari total dana yang telah disiapkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah masuk adalah senilai Rp15,5 triliun,  tanpa DIPA sebesar Rp3,4 triliun, dan yang belum terbit DIPA-nya sebesar Rp34,7 triliun atau 64,67% dari pagu anggaran.

Selain diperuntukkan bagi PMN BUMN, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk penjaminan kredit korporasi padat karya. Menurut Sri, anggaran itu juga segera direalisasikan.

Namun demikian, pinjaman kredit korporasi tersebut berbeda dengan PMN bagi BUMN. Fasilitas pinjaman kredit tetap harus dikembalikan oleh perusahaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun perusahaan yang akan diberikan fasilitas pinjaman kredit ini adalah PT Garuda Indonesia sebesar Rp8,5 triliun, PT KAI Rp3,5 triliun, PTPN Rp4 triliun, Krakatau Steel Rp3 triliun, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Rp650 miliar.

Sementara PMN sendiri rencananya akan diberikan kepada PT Hutama Karya Rp7,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp6 triliun, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp1,5 triliun, dan Indonesia Tourism Development Corporation Rp500 miliar.