sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Presiden minta draf omnibus law dibuka ke publik

Hal itu untuk mengakomodasi dan memerhatikan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

Hermansah
Hermansah Jumat, 27 Des 2019 10:51 WIB
Presiden minta draf omnibus law dibuka ke publik
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 76981
Dirawat 36636
Meninggal 3656
Sembuh 36689

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar draf atau rancangan omnibus law cipta lapangan kerja dibuka ke publik sebagai bagian dari proses keterbukaan di Indonesia.

Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang perkembangan penyusunan omnibus law di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12), menegaskan kepada jajarannya agar draf Rancangan Undang-undang Omnibus Law dibuka ke publik sebelum disampaikan ke DPR.

“Tolong sebelum masuk ke DPR, Menko, Menkumham, Mensesneg terlebih dahulu mengekspose ke publik,” kata Presiden Jokowi.

Ia menegaskan perlunya untuk mengakomodasi dan memerhatikan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

“Kalau ada hal yang perlu diakomodir harus kita perhatikan, ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan,” ujar Presiden Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga meminta Jaksa Agung, Polri, dan BIN untuk melihat dampak-dampak ikutan dari omnibus law.

“Jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga tolong agar dikomunikasikan dengan yang ada di dalam omnibus law, seluruh menteri juga dikomunikasikan dan juga dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Presiden.

RUU tersebut menyangkut 11 klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga.

Sponsored

“Saya minta visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas agar dijaga konsistennya, harus betul-betul sinkron, terpadu,” kata Presiden Jokowi.

Selain itu, regulasi turunan terkait omnibus law cipta lapangan kerja juga harus disusun secara paralel dengan draf RUU Omnibus, sehingga bisa mempercepat pelaksanaan di lapangan setelah rancangan undang-undang tersebut disetujui DPR. Di antaranya dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (RPP), revisi PP, atau rancangan peraturan presiden.

“Harus dikerjakan secara paralel bukan hanya menjadikan RUU dan regulasi pelaksanaannya sebagai sebuah regulasi yang solid, tetapi juga memudahkan pemangku kepentingan memahami arsitektur besar dari omnibus law yang kita kerjakan,” katanya.

Hal itu, sebagai upaya untuk mempercepat proses eksekusi di lapangan setelah rancangan ini disetujui DPR. (Ant)

Berita Lainnya