Proyek infrastruktur pemerintah bebani APBN

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengatakan defisit fiskal yang terjadi saat ini salah satunya diakibatkan karena kebijakan pemerintah yang membebankan perusahaan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dalam membangun proyek infrastruktur.

“Selain akibat melesetnya penerimaan pajak maupun membengkaknya belanja pemerintah pusat, ambisi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang super agresif tidak hanya menguras APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara langsung, tetapi juga turut menyeret dana BUMN," kata Abra dalam sebuah diskusi online pada Minggu, (25/8).

Abra menjelaskan, dari proyeksi kebutuhan infrastruktur senilai Rp4.700 triliun selama kurun waktu 2015-2019, APBN hanya mampu menutup 41,3%. Sedangkan BUMN hanya mampu menyumbang 22% atau setara Rp1.034 triliun.

"Hal ini menunjukkan bahwa BUMN turut menjadi sumber risiko yang besar bagi APBN. Buktinya, hasil macro stress test oleh Kementerian Keuangan memperlihatkan bahwa risiko BUMN berada pada area dampak (impact) terhadap APBN di level empat atau yang artinya risiko signifikan," tuturnya.

Abra kemudian menunjukkan contoh risiko BUMN yang harus ditanggung APBN yakni melalui kewajiban kontinjensi maupun alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN). Dalam RAPBN 2020, pemerintah mencatatkan alokasi PMN sebesar Rp17,7 triliun. Paling besar diperuntukan bagi PT PLN sebesar Rp5 triliun, PT Hutama Karya (HK) Rp3,5 triliun, serta 6 perusahaan pelat merah lainnya.

Abra mengatakan, pemerintah menggelontorkan PMN kepada BUMN sebagai instrumen investasi jangka panjang yang hasilnya akan dinikmati dalam bentuk pajak, dividen, dan berbagai pendapatan lainnya. Namun, berkaaca periode 2015-2018 dampak positif kinerja BUMN tak terasa. Padahal, alokasi PMN selama periode tersebut mencapai Rp130,3 triliun.

"Ironisnya, di kala alokasi PMN sangat besar, justru masih banyak BUMN yang menghadapi tekanan keuangan yang pada gilirannya kembali membebani APBN," ucapnya.

Tak hanya itu, BUMN juga menunjukkan penurunan laba secara berkala. Hal ini, menurutnya, perlu dimaknai sebagai koreksi bagi pemerintah terkait persoalan riil yang tengah dihadapi perusahaan milik negara tersebut.

Dalam diskusinya, Abra lantas menampilkan grafik penurunan laba yang dialami BUMN. Berdasarkan grafik tersebut terlihat kenaikan laba BUMN hanya terjadi sekali, yakni pada 2015 menuju 2016. Sementara, penurunan laba terus terjadi mulai 2016 hingga 2018. 

"Laba BUMN yang terus turun dalam tiga tahun terakhir harusnya menjadi pesan bagi pemerintah bahwa ada persoalan riil yang sedang dihadapi oleh BUMN. Salah satu sumber utama tekanan yang ditanggung BUMN adalah beratnya beberapa penugasan pemerintah seperti proyek infrastruktur," tuturnya.

Di sisi lain, utang BUMN yang berasal dari luar negeri (ULN) juga semakin membengkak hingga tumbuh 36,91% menjadi US$45,51 miliar pada 2018 dan tumbuh 43,93% yoy menjadi US$49,84 miliar pada kuartal II-2019.

Dengan tantangan yang dihadapi BUMN tersebut, Abra mengimbau pemerintah untuk dapat memberi kesempatan pada perusahaan-perusahaan plat merah ini agar ditinjau ulang kinerjanya melalui feasibility study terhadap setiap proyek yang diinisiasi pemerintah. 

"Beratnya tantangan yang dihadapi BUMN. Pemerintah tidak boleh memaksakan BUMN mengerjakan penugasan pemerintah," ucapnya.

Sebab, kata dia, risiko bisnis yang ditanggung BUMN pada akhirnya berimbas pada APBN baik dari sisi pengeluaran (subsidi), PMN, maupun penerimaan pajak. 

"Untuk proyek-proyek berikutnya, pemerintah harus lebih banyak menggandeng peran swasta, sehingga risiko bisnis tidak menumpuk pada BUMN dan berakhir pada beban APBN," ujarnya.

Sejauh ini, pemerintah memproyeksi kebutuhan investasi pada tahun 2020 mencapai Rp5.668,1 triliun. BUMN sendiri ditargetkan dapat berkontribusi memenuhi kebutuhan investasi tersebut sekitar 10% atau setera Rp572,5 triliun. Jumlah alokasi kepada BUMN ini dikurangi sedikit, setelah belajar dari perkembangan alokasi PMN sebelumnya kepada BUMN dari 2015-2020.

Seperti diketahui, alokasi PMN terbesar pernah terjadi pada 2015 dan 2016 mencapai 44,4% dan 45,2% kemudian diturunkan drastis menjadi 6,4% saja pada 2017 dan 3,6% pada 2018. Pada 2019 alokasi PMN kembali naik menjadi 17,8%, salah satu yang utama untuk infrustruktur.