sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PUPR kucurkan Rp28,1 triliun untuk bedah 1.405 rumah di Riau

Proyek tersebut tersebut menyebar di 93 desa di 10 kabupaten/kota di "Bumi Lancang Kuning".

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Senin, 24 Mei 2021 15:34 WIB
PUPR kucurkan Rp28,1 triliun untuk bedah 1.405 rumah di Riau

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 1.405 rumah mengikuti Program Padat Karya Tunai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PKT BSPS) di Riau pada 2021. Kegiatan senilai Rp28,1 miliar ini akan menyasar 93 desa di 10 kota/kabupaten di "Bumi Lancang Kuning".

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis.

Perincian sebaran Program PKT BSPS di Riau, yakni di Kampar 750 unit, Indragiri Hilir 90 unit, Kuantan Singingi 75 unit, Pelalawan 60 unit, Rokan Hulu 30 unit, Bengkalis 105 unit, Indragiri Hulu 165 unit, Kota Pekanbaru 15 unit, Kota Dumai 15 unit, dan Siak 100 unit.

Secara nasional, program bedah rumah tersebut bakal menyasar 114.900 rumah pada 2021. Adapun anggaran yang disediakan Rp2,46 dari total Rp23,24 triliun yang diterima Kementerian PUPR pada tahun ini.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, menambahkan, Program BSPS merupakan stimulan dari pemerintah agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya. Setiap penerima bakal mendapat Rp20 juta, sebesar Rp17,5 juta di antaranya untuk membeli bahan bangunan dan sisanya membayar tukang.

“Untuk total bantuan Program BSPS di Provinsi Riau yang sebesar Rp28,1 miliar, akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp24,5 miliar dan Padat Karya Tunai (PKT) upah kerja tukang sebesar Rp3,5 miliar," tuturnya.

Guna meningkatkan kualitas rumah masyarakat layak huni di Riau, Kementerian PUPR menerjunkan petugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatra III dengan melaksanakan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan dokumen RP3KP yang nantinya mendorong pembangunan yang lebih tepat guna, waktu, dan sasaran.

"Dalam pendataan calon penerima bantuan Program BSPS, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatra III juga menggandeng pemerintah daerah (pemda) sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran," tutup Khalawi. 

Sponsored
Berita Lainnya