PUPR tetapkan 4 program perumahan dalam 5 tahun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan empat program pembangunan perumahan dalam lima tahun ke depan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan keempatnya yakni pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah bersubsidi pemerintah.

“Ada empat program perumahan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama lima tahun ke depan yakni 2020 sampai 2024,” ujar Basuki saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (12/11). 

Basuki menerangkan, empat program perumahan yang akan dilakukan tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk masyarakat. Program ini mencakup pembangunan 50.000 unit rumah susun, 25.000 unit rumah khusus, 1.500.000 unit rumah swadaya dan bantuan PSU untuk 500.000 unit rumah bersubsidi. 

Basuki mengungkapkan untuk menjalankan program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,48 triliun pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. “Pembangunan perumahan akan dilaksanakan Kementerian PUPR tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Basuki menerangkan, guna mendorong pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat tersebut Kementerian PUPR pun telah menetapkan beberapa strategi pembangunan yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur tahun 2015 – 2019 untuk mendukung pengembangan wilayah seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Bandara/ Pelabuhan dan kawasan produktif lainnya. 

Selain itu, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan program link and match (magang) yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan.

Strategi lainnya adalah dengan mengembangkan strategi pembiataan alternatif  pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema lainnya yang menarik bagi investor. Kementerian PUPR juga akan memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional/ lokal dengan melakukan pembinaan melalui regulasi dan kebijakan pamaketan. 

Program Sejuta Rumah

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid memastikan Program Satu Juta Rumah akan tetap dilanjutkan. Dia menyebut program ini sangat penting karena merupakan wujud kehadiran negara untuk masyarakat.

Adapun proporsi pembangunan rumah dalam Program Satu Juta Rumah tersebut adalah 70% untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya sebanyak 30% untuk non MBR.

Khalawi menerangkan, berdasarkan data Ditjen Penyediaan Perumahan, pembangunan Satu Juta Rumah sampai 11 November 2019 sudah mencapai 1.101.424 unit rumah di seluruh Indonesia.