RAPBN 2019 disepakati pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,6%

RAPBN juga menetapkan asumsi kurs rupiah berada pada rentang Rp13.700-Rp14.000 per dollar Amerika Serikat, lebih tinggi dari tahun ini.

RAPBN 2019 disepakati pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,6% Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompeks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/7). Raker tersebut membahas pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 dan RKP 2019 dengan penyampaian serta pengesahan laporan panja. / Antara Foto

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI dan akan dilanjutkan untuk disahkan pada Rapat Paripurna, pada Kamis (12/7). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi pada 2019 diperkirakan mencapai 5,2%-5,6%. Saat bersamaan, pemerintah mematok tingkat inflasi berada pada kisaran 2,5%-4,5%. 

Kemudian, tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan diperkirakan 4,6%-5,2%. Sedangkan, nilai tukar rupiah diproyeksi berada pada kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dollar AS. 

Sementara, harga minyak mentah diasumsikan sebesar US$60-US$70 per barrel. Sedangkan, lifting minyak diproyeksi 722.000-805.000 barrel per hari, dan lifting gas sebesar 1,21 juta-1,30 juta barel setara minyak. 

Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran berada pada kisaran 4,8%-5,2%, angka kemiskinan berada pada kisaran 8,5%-9,5%. Kemudian untuk gini rasio yakni 0,38-0,39, dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,98. 

"Dari laporan Panja tadi, yang sudah disepakati oleh Banggar terdiri dari 4 hal. Pertama, mengenai asumsi makro, postur defisit, termasuk pembiayaan utang itu telah diberikan rambu-rambu yang dibahas bersama. Kami akan melihat range, mulai dari asumsi makronya, pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, harga minyak, produksi minyak dan gas, itu akan dijadikan patokan untuk menyusun APBN yang angkanya tidak dalam range, tapi satu angka pasti," jelas Sri Mulyani usai mengikuti rapat Banggar di DPR, Rabu (11/7). 

Selain itu, kata dia, mengenai rentang defisit yang disampaikan antara 1,6%-1,9% ada implikasinya terhadap keseimbangan primer dan jumlah surat utang atau pembiayaan yang akan diterbitkan pemerintah. Hal itu juga akan dimasukkan dalam rancangan APBN 2019. 

Dia mengapresiasi tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh anggota DPR secara keseluruhan, baik partai pemerintah maupun oposisi yang telah memberikan pandangan mengenai rancangan awal ini. 

"Karena situasi ekonomi yang cukup dinamis, sementara kami sedang merancang sesuatu yang baru terjadi nanti 6 bulan ke depan, tentu kami harus terus menerus menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan. Bahwa yang sudah dicapai hari ini sangat membantu untuk memfinalkan nota keuangan untuk rancangan anggaran 2019," ujar Sri Mulyani. 

Pimpinan rapat Banggar, Aziz Syamsuddin menyampaikan, beberapa catatan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Antara lain perlu melakukan peninjauan pembiayaan PMN (Penyertaan Modal Negara). Catatan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) harus ada peningkatan kualitas kurikulim berdasarkan revolusi industri 4.0. 

Kemudian catatan Panitia Kerja (Panja) belanja pemerintah pusat harus ada cetak biru pendidikan, alokasi gaji bagi purnawira TNI, dan veteran untuk peningkatan kesejahteraan, perhatikan anggaran Basarnas dan alokasikan dana pemilu dari APBN. Lalu catatan Panja, transfer daerah harus ada peningkatan pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

"Mohon persetujuan untuk dibawa ke paripurna besok 12 Juni dan jadi masukkan nota keungan pemerintah yang akan disampaikan Agustus," pintanya.


Berita Terkait