sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Realisasi dana pemulihan ekonomi Rp695,2 triliun, untuk korporasi masih 0%

Dari total realisasi dana PEN, DIPA yang telah dikeluarkan sebesar Rp387,91 triliun, sisanya tanpa DIPA dan belum DIPA.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Senin, 24 Agst 2020 18:47 WIB
Realisasi dana pemulihan ekonomi Rp695,2 triliun, untuk korporasi masih 0%
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pembiayaan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp174,9 triliun atau 25,1% dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

"Dari Rp695,2 triliun itu, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sudah dikeluarkan Rp387,91 triliun. Anggaran yang tanpa pakai DIPA Rp155,96 triliun yaitu insentif perpajakan. Sedangkan yang masih belum di-DIPA-kan sebanyak Rp151,6 triliun,” katanya dalam video conference, Senin (24/8).

Dia merinci, untuk realisasi anggaran di bidang kesehatan telah mencapai Rp7,36 triliun atau 8,4% dari pagu anggaran sebesar Rp87,55 triliun. Dari total anggaran tersebut yang sudah DIPA sebesar Rp48,9 triliun, tanpa DIPA Rp3,8 triliun karena merupakan insentif, serta belum DIPA Rp34,9 triliun.

Dana kesehatan sendiri dialokasikan untuk insentif kesehatan pusat dan daerah Rp1,86 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan yang meninggal senilai Rp21,6 miliar, gugus tugas Covid-19 Rp3,22 triliun, serta insentif bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kesehatan Rp2,26 triliun.

Sementara untuk program perlindungan sosial dengan alokasi Rp203,91 triliun, realisasinya telah mencapai Rp93,18 triliun atau 49,7% dari pagu anggaran. Porsi anggaran yang telah DIPA Rp187,6 triliun dan belum DIPA Rp16,4 triliun.

Realisasi anggaran perlindungan sosial tersebut telah disalurkan bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Rp26,6 triliun, Kartu Sembako Rp26,3 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp18,6 triliun, Kartu Prakerja Rp5,3 triliun, diskon listrik Rp3,5 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp9,6 triliun, dan bantuan sembako Jabodetabek Rp3,4 triliun.

Kemudian, untuk sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda dengan alokasi Rp106,5 triliun yang sudah direalisasikan senilai Rp12,4 triliun atau 13,1% dari DIPA yang sebesar Rp94,73 triliun, sedangkan yang belum DIPA sebesar Rp13,32 triliun.

Realisasinya sendiri terdiri dari bantuan untuk padat karya K/L Rp9,01 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp654,9 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp328,8 miliar, serta bantuan produktif Rp2,4 juta untuk 1 juta usaha mikro.

Sponsored

Untuk realisasi insentif dunia usaha telah mencapai Rp17,23 triliun atau 14,3% dari pagu anggaran Rp120,61 triliun. Realisasi untuk insentif dunia usaha meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp1,35 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp6,03 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp3,36 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp1,29 triliun, dan penurunan tarif PPh Badan Rp5,20 triliun.

Selanjutnya, untuk dukungan bagi sektor UMKM dengan alokasi Rp123,47 triliun realisasinya sebesar Rp44,63 triliun atau 37,2% dari DIPA Rp41,2 triliun dan dari tanpa DIPA yang sebesar Rp78,8 triliun, sedangkan yang belum DIPA sebesar Rp3,4 triliun.

Realisasi anggaran bagi UMKM terdiri dari penempatan dana Rp41,2 triliun, pembiayaan investasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Rp1 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp270 miliar dan subsidi bunga Rp2,16 triliun.

Untuk pembiayaan korporasi, Sri Mulyani, menyatakan dari pagu sebesar Rp53,57 triliun, yang telah DIPA sebesar Rp15,5 triliun, tanpa DIPA Rp3,4 triliun, dan belum DIPA Rp34,7 triliun. Pembiayaan ini realisasinya masih nol persen mengingat masih adanya proses persiapan yang dilakukan oleh Kemenkeu, Kementerian BUMN, maupun korporasi penerima manfaat dalam hal penyertaan modal negara (PMN) yang akan diberikan ke sejumlah BUMN.

 "Untuk penjaminan korporasi padat karya, sudah diluncurkan dan kami akan memonitor pelaksanaannya di perbankan. Untuk pemberian pinjaman pada beberapa BUMN yang sedang bermasalah, saat ini seluruh persiapan dimatangkan," ujarnya.

Berita Lainnya
×
img