Realisasi investasi pemerintah ke BUMN pada 2020 capai Rp75,94 triliun

Sepanjang 2020 pemerintah telah merealisasikan investasi pemerintah kepada BUMN sebesar Rp75,94 triliun, dengan pembagian sebesar Rp56,288 triliun dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan Rp19,65 triliun dalam bentuk pinjaman investasi.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengungkapkan, berbeda dengan PMN yang diberikan untuk penguatan modal BUMN, pinjaman investasi pemerintah tersebut diupayakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19.

"Pada 2020, pemerintah telah melakukan realisasi investasi pemerintah kepada BUMN sebesar Rp75,94 triliun. Di mana sebesar Rp56,288 triliun merupakan PMN, dan Rp19,65 triliun dalam bentuk pinjaman investasi pemerintah," katanya salam keterangan tertulis, Jumat (8/1).

Dijelaskan, dalam proses realisasinya terdapat dua kelompok besar PMN yang diberikan pada 2020, yaitu PMN yang telah dialokasikan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan PMN yang dialokasikan sebagai policy respond pemerintah atas situasi pandemi yang terjadi.

PMN untuk kelompok pertama diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar Rp1,75 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1 triliun.

Lalu, PT Hutama Karya sebesar Rp3,5 triliun, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp700 miliar, LPEI sebesar Rp5 triliun dan dukungan PMN nontunai kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp268 miliar. 

Selanjutnya, PMN yang merupakan policy respond pemerintah sebagai bagian dari program PEN diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp6 triliun untuk penjaminan program KUR, kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1,5 triliun untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM.

Serta, kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp5 triliun dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1,57 triliun untuk pelaksanaan penjaminan korporasi. Lebih lanjut, dialokasikan juga PMN kepada PT Hutama Karya sebesar Rp7,5 triliun dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sebesar Rp500 miliar.

Kemudian, guna pembangunan fasilitas pabrik pembuatan vaksin dan fasilitas produksi bahan baku obat primer di dalam negeri, pemerintah juga memberikan PMN kepada PT Bio Farma sebesar Rp2 triliun.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai amanat dari UU Cipta Kerja, telah diberikan dukungan PMN sebesar Rp15 triliun sebagai modal awal, yang diharapkan dapat mendorong meningkatnya arus modal yang masuk ke Indonesia.

Isa menjelaskan, salah satu creative financing support pemerintah di 2020 kepada BUMN adalah dibentuknya skema IP-PEN, yang antara lain dalam bentuk pinjaman kepada BUMN. Jika PMN diberikan untuk kebutuhan penguatan permodalan, maka IP PEN diberikan untuk mendukung kebutuhan operasional BUMN yang terdampak hebat akibat pandemi. 

Pada 2020, IP-PEN diberikan Pemerintah kepada 5 BUMN yakni PT Krakatau Steel (KRAS) Rp3 triliun, PT Garuda Indonesia (GIAA) Rp8,5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp3,5 triliun, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Rp650 miliar dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Rp4 triliun.