Realisasi PEN baru capai 52%, data dan regulasi dinilai jadi penghambat

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 26 Oktober 2020 telah mencapai 52% atau setara Rp361,5 triliun dari pagu Rp695,2 triliun.

"Kalau kita lihat realisasinya sudah mencapai 52% dari pagunya. Ini sudah cukup terakselerasi dalam beberapa bulan terakhir," katanya dalam webinar, Rabu (4/11).

Meski masih jauh dari target yang akan dicapai, namun dalam dua bulan terakhir, dana PEN tersebut akan terus digenjot menuju 100% agar dapat menjadi penopang perekonomian di tahun mendatang.

"Ini akan terserap menuju arah 100% sampai akhir tahun. Dua bulan terakhir akan terus dipercepat meski sudah akseleratif," ujarnya.

Dana program PEN yang akan dikebut dalam dua bulan terakhir ini adalah untuk program pembiayaan, pinjaman ke daerah, pinjaman bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penyertaan modal negara (PMN) bagi BUMN.

"Akan dipercepat di sisi pembiayaan, pinjaman ke daerah, dan PMN ke BUMN dan pinjaman BUMN. Ini akan cukup akseleratif dalam sisa dua bulan di 2020 ini," ucapnya.

Adapun, hingga 26 Oktober 2020, realisasi untuk anggaran kesehatan telah mencapai Rp30,74 triliun, anggaran perlindungan sosial Rp174,06 triliun, anggaran sektoral KL/Pemda Rp28,61 triliun, anggaran insentif usaha Rp34,59 triliun, anggaran dukungan UMKM Rp92,6 triliun, dan anggaran pembiayaan korporasi Rp0,001 triliun.

Rendahnya realisasi program PEN tergantung kepada kelengkapan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi terkait, serta mekanisme dan regulasi penyalurannya.

"Kami melihat realisasi program PEN yang eksisting seperti kartu sembako dan PKH terlihat cepat terealisir karena didukung data yang memadai dan delivery relatif lebih siap," ucapnya.

Sementara, untuk program yang relatif baru, sambungnya, pemerintah kesulitan untuk menyalurkan bantuan karena terkendala data yang belum lengkap, selain mekanisme dan regulasi yang menghambat. 

"Hambatan regulasi juga pengaruhi realisasi program. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi dilakukan rutin untuk melihat potensi hambatan regulasi agar dapat diselesaikan cepat dan tepat," tuturnya.