Realisasi PEN rendah, baru 21,8% dari pagu anggaran Rp695,2 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi pembiayaan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hingga 6 Agustus 2020, realisasinya hanya mencapai Rp151,25 triliun atau 21,8% dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.

"Total realisasi hingga minggu pertama Agustus adalah Rp151,25 triliun atau 21,8% dari pagu PEN," katanya dalam video conference, Senin (10/8).

Dia menjelaskan, dari Rp695,2 triliun itu, Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang sudah dikeluarkan sebesar Rp313,2 triliun. Tanpa DIPA Rp155,9 triliun yaitu, untuk insentif perpajakan, dan yang belum di-DIPA-kan sebanyak Rp226,1 triliun.

Sri Mulyani merinci realisasi Rp151,25 triliun itu terdiri dari dana bidang kesehatan Rp7,1 triliun, perlindungan sosial Rp86,5 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp8,6 triliun, dukungan UMKM Rp32,5 triliun, insentif usaha Rp16,6 triliun, dan pembiayaan korporasi yang belum terealisasi.

Lebih detail, anggaran bidang kesehatan dengan alokasi Rp87,55 triliun, realisasinya baru Rp7,1 triliun atau 14,4% dari DIPA. Sedangkan yang sudah DIPA sebesar Rp45,9 triliun, tanpa DIPA Rp3,8 triliun, dan belum DIPA Rp37,9 triliun.

Realisasi tersebut mencakup insentif kesehatan pusat dan daerah senilai Rp1,8 triliun, santunan kematian 54 tenaga kesehatan Rp16,2 miliar, dana Gugus Tugas Covid-19 Rp3,2 triliun, serta insentif bea masuk dan PPN kesehatan Rp2,1 triliun.

Sementara untuk program perlindungan sosial dengan alokasi Rp203,91 triliun, realisasinya mencapai Rp86,45 triliun dari DIPA. Sedangkan yang sudah DIPA sebesar Rp177,1 triliun dan belum DIPA Rp26,7 triliun.

Realisasi tersebut mencakup program PKH Rp26,6 triliun, Kartu Sembako Rp25,8 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp3,2 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp16,5 triliun, Kartu Prakerja Rp2,4 triliun, diskon listrik Rp3,1 triliun, serta BLT Dana Desa Rp8,8 triliun.

Adapun, untuk sektoral K/L dan pemda dengan alokasi Rp106,5 triliun yang terealisasi sebesar Rp8,6 triliun atau 25,7% dari DIPA. Sedangkan yang sudah DIPA senilai Rp33,5 triliun dan belum DIPA Rp72,6 triliun.

Realisasi untuk sektoral K/L dan pemda terdiri dari padat karya K/L Rp8,6 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp13,4 miliar, dan DAK Fisik Rp1,5 miliar.

Kemudian, insentif dunia usaha dengan alokasi Rp120,61 triliun, realisasinya mencapai Rp16,6 triliun atau 13,7% dari pagu. Sedangkan yang telah DIPA belum ada, tanpa DIPA Rp70 triliun dan belum DIPA Rp50,6 triliun.

Realisasi insentif dunia usaha meliputi PPh 21 DTP Rp1,18 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp3,34 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp4,27 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp3,6 triliun, dan penurunan tarif PPh Badan Rp4,17 triliun.

Sedangkan untuk dukungan UMKM dengan alokasi Rp123,47 triliun realisasinya mencapai Rp32,5 triliun atau 27,1% dari DIPA. Sementara yang DIPA Rp41,2 triliun, tanpa DIPA Rp78,8 triliun, dan belum DIPA Rp3,4 triliun.

Realisasinya terdiri dari penempatan dana Rp30 triliun, subsidi bunga Rp1,31 triliun, pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun, dan PPh Final UMKM DTP Rp0,2 triliun.

“Kami akan selalu melakukan redesain agar dampak dari pananganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa maksimal. Kami terus mempercepat proses simplifikasi terhadap proses birokrasinya,” ujarnya.