sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Reformasi sektor keuangan, Wamenkeu : urgensi dan harus segera dilakukan

Industri keuangan non bank sebagai sumber pendanaan jangka panjang memiliki porsi dan peran yang masih kecil.

Erlinda Puspita Wardani
Erlinda Puspita Wardani Jumat, 19 Agst 2022 09:01 WIB
Reformasi sektor keuangan, Wamenkeu : urgensi dan harus segera dilakukan

Urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia harus segera dilakukan. Pasalnya sektor keuangan memiliki peran penting sebagai sistem intermediasi atau penghubung dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Inilah yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Kerja Badan Legislatif DPR RI, Kamis (18/08) di Ruang Rapat DPR RI Jakarta.

Menurutnya untuk mencapai reformasi keuangan, dibutuhkan penyusunan aspirasi di antaranya seperti aspirasi mengenai ekonomi yang besar, PDB per kapita yang tinggi, pengangguran yang rendah, dan struktur ekonomi yang produktif. Seluruh hal tersebut menurut Suahasil harus didukung sektor keuangan yang berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kendati, Wamenkeu mengingatkan bahwa sektor keuangan Indonesia yang dilihat dari indikator aset bank per PDB, kapitalisasi pasar modal per PDB, aset industri asuransi per PDB, dan aset dana pensiun per PDB masih relatif dangkal apabila dibandingkan dengan negara peer group lainnya. Selain itu, sektor perbankan yang merupakan sumber pendanaan jangka pendek, masih mendominasi. Padahal pembiayaan pembangunan membutuhkan pendanaan jangka panjang.

Industri keuangan non bank sebagai sumber pendanaan jangka panjang memiliki porsi dan peran yang masih kecil terhadap sektor keuangan maupun PDB. Kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas menghimpun dana oleh sektor keuangan Indonesia masih relatif rendah, sementara potensi pendalaman masih besar.

Di sisi lain, Suahasil menyebutkan saat ini meski sektor perbankan mendominasi namun tetap saja masih memiliki permasalahan struktural dan membuat inefisiensi.

"Sektor perbankan ini masih overheard cost perbankan Indonesia dan net interest margin perbankan Indonesia yang masih tinggi dibandingkan negara-negara kawasan, " kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Rapat Kerja Badan Legislatif DPR RI, di Ruang Rapat DPR RI Jakarta, seperti di kutip dari laman kemenkeu.go.id.

Hal ini tentu menyebabkan tingkat suku bunga pinjaman yang lebih tinggi dan alhasil menyebabkan perekonomian berbiaya tinggi.

Literasi keuangan yang masih rendah dan banyaknya UMKM yang belum memiliki akses pembiayaan juga menjadi pemantik dilakukannya reformasi sektor keuangan Indonesia. Tantang masa depan berupa disrupi teknologi  di sektor keuangan juga perlu ditangani secara baik.

Sponsored

“Dan satu lagi elemen dari reformasi sektor keuangan adalah sumber daya manusia di sektor keuangan. Kalau tadi adalah produknya, jumlah uangnya, jumlah investornya, tapi tentu sektor keuangan ini perlu kita lihat seperti apa sih pekerjanya,” lanjutnya.

Suahasil berpendapat untuk mendorong penguatan sektor keuangan Indonesia, maka diperlukan jumlah pekerja yang cukup banyak dan berkualitas. Hal ini berkaitan dengan adanya statistik yang menunjukkan tren pertumbuhan SDM di sektor keuangan mengalami perlambatan selama sepuluh tahun terakhir.

Kemudian ia juga menjelaskan perlunya review pada ekosistem pelaporan keuangan eksisting di beberapa entitas. Pasalnya ini perlu disinkronkan tanpa menambah birokrasi dan bisa diawasi lebih optimal dan komprehensif.

Suahasil menyebut saat ini peraturan perundang-undangan mayoritas usianya sudah lebih dari satu dekade. Sehingga dalam implementasinya perlu dilakukan review terus menerus dan menjadi bagian dari urgensi reformasi sektor keuangan. Kebutuhan adanya penguatan koordinasi dalam menjaga stabilitas keuangan di masa depan juga muncul. Hal ini timbul lantaran adanya lesson learnt dari penguatan koordinasi dalam penanganan krisis dan tekanan pasar keuangan akibat pandemi Covid-19.

Wamenkeu mengatakan bahwa rendahnya literasi dan ketimpangan akses perlu diangkat dengan meningkatkan akses ke sektor jasa keuangan, dan tingginya biaya transaksi di sektor keuangan ditangani dengan cara menurunkannya dan memperluas sumber pembiayaan jangka panjang sehingga bisa lebih murah. Kemudian, terbatasnya instrumen keuangan ditangani dengan mengembangkan instrumen baru tapi juga bersamaan dengan manajemen risikonya, serta rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor konsumen ditingkatkan dengan meningkatkan aturan-aturan perlindungan bagi investor dan konsumen. Terakhir, kerangka koordinasi penanganan stabilitas sistem keuangan harus direview terus. 

Berita Lainnya
×
tekid