Rencana jadikan Ahok sebagai bos BUMN timbulkan polemik

Rencana pemerintah menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bos di salah satu perusahaan BUMN ternyata menimbulkan polemik. 

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan harus ada pertimbangan integritas dan moral untuk menunjuk seseorang menduduki posisi di lembaga negara. Menurutnya, penunjukan seseorang tidak boleh berdasarkan faktor kedekatan.

Syarief mengatakan, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih sosok pemerintahan. Faktor integritas disebut perlu menjadi pertimbangan penting.

"Tentu banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behaviour juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," ujarnya.

Ketika disinggung terkait rekomendasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik penunjukan Ahok menjadi bos BUMN, Syarief kembali menekankan faktor integritas pejabat publik.

Sementara itu, Peneliti Alpha Resarch Database, Indonesia Ferdy Hasiman menilai, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa membantu beban kerja pemerintah di sektor energi. Salah satunya dengan mengisi posisi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang masih kosong.

"Perusahaan ini memiliki tantangan besar, baik dari sisi finansial maupun tata kelola korporasi," kata Ferdi dalam siaran pers yang diterima Alinea.id di Jakarta, Kamis (14/11).

Selain tantangan finansial, posisi Ahok dinilai dapat membersihkan praktik mafia di dua BUMN tersebut. Korporasi ini juga menjadi sarang mafia, mulai dari migas sampai proyek.

"Di DKI Jakarta, Ahok sudah biasa berhadapan dengan mafia, mulai dari korporasi, birokrat nakal, dan politikus yang memanipulasi APBD," tutur dia.

Lebih jauh dia mengatakan, Ahok lebih tepat menjadi Direktur Utama PLN, karena dia bersih, bernyali, memiliki integritas, dan kemampuan mengolah keuangan. PLN, kata dia, memiliki masalah bawaan di keuangan.

Ahok diharapkan mampu membantu pemerintah Jokowi di PLN, karena pemerintah Jokowi memiliki target ambisius dengan program listrik 35.000 MW yang sampai saat ini baru mencapai 25%. Di PLN, Ahok akan berhadapan dengan korporasi skala besar global-lokal, seperti Pertamina, Sojitz Corporation (Jepang) di PLTG Jawa (1760 MW) dan investasi sebesar US$1,8 miliar.

Selain itu, Ahok juga bisa membantu pemerintah Jokowi menjadi Dirut Pertamina. Pertamina diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak nasional dengan cara mencari lapangan-lapangan migas baru dan melakukan ekspansi pembelian blok-blok migas ke luar negeri.

"Sangatlah bagus jika Ahok membantu pemerintah Jokowi di Pertamina," tutur dia.