sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Resesi dan seretnya realisasi dana PEN

Dana PEN baru terserap 52% atau Rp361,5 triliun.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Jumat, 06 Nov 2020 19:03 WIB
Resesi dan seretnya realisasi dana PEN
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 511.836
Dirawat 64.878
Meninggal 16.225
Sembuh 429.807

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Pengumuman itu sekaligus menyeret Indonesia ke jurang resesi setelah kuartal II-2020 juga minus 5,32%.

Masih seretnya tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal III-2020 atau minus 4,04% dan kuartal II-2020 minus 5,52%, menjadi salah satu penyebab lesunya pertumbuhan ekonomi. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyebut rendahnya tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2020 menunjukkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak berjalan efektif. Apalagi, hingga 26 Oktober realisasi dana PEN senilai Rp695,2 triliun tersebut baru disalurkan sebanyak 52% atau Rp361,5 triliun, padahal 2020 hanya menyisakan dua bulan lagi.

"Publik telah memberikan kepercayaan yang begitu besar supaya anggaran PEN bisa disalurkan ke masyarakat untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, tetapi mirisnya realisasi anggaran baru 52% sampai akhir Oktober," ujarnya kepada Alinea.id, Jumat (6/11).

Hitungan Abra, tingkat konsumsi masyarakat bergantung terhadap stimulus yang digelontorkan pemerintah. Pasalnya, aktivitas ekonomi masyarakat lesu seiring meningkatnya pengangguran dan berkurangnya pendapatan masyarakat akibat pandemi. 

Hingga Agustus 2020, BPS mencatat terdapat 2,67 juta pengangguran baru dan berkontribusi terhadap pertambahan jumlah pengangguran menjadi 9,77 juta orang. Selain itu juga terdapat 1,77 juta orang yang tidak bekerja karena Covid-19 dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 24,03 juta orang. Dus, gaji juga berkurang lantaran jam kerja susut. 

"Satu-satunya cara adalah dengan bergantung kepada berbagai program stimulus yang disiapkan oleh pemerintah," ujarnya. 

Lebih lagi, kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 telah membuat sejumlah kalangan menengah ke atas untuk menahan konsumsinya. Hal itu terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) pada September 2020 di perbankan yang meningkat 12%, dan secara bersamaan pertumbuhan kredit tertahan di 0,12%.

Sponsored

Pertumbuhan kredit menggambarkan ekspansi dunia usaha, tapi melambat. Di sisi lain, meningkatnya tabungan menggambarkan bahwa semua orang berpikir untuk menahan belanjanya.

"Jadi dunia usaha tidak bisa diharapkan di jangka pendek, konsumsi rumah tangga juga tidak bisa. Jadi hanya dari stimulus pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun belanja pemerintah atau stimulus fiskal," ujarnya.

Tak hanya itu, tingginya realisasi belanja pemerintah di kuartal III-2020 yang sebesar 9,76% (yoy), setelah pada kuartal sebelumnya minus 6,9% (yoy), tak dibarengi dengan belanja pemerintah daerah.

Hal itu terlihat dari realisasi dana PEN untuk pemerintah daerah yang baru terserap sebesar 26,9% dari pagu Rp10 triliun.

"Itu kan juga mempengaruhi dorongan dari komponen belanja pemerintah. Belum kita lihat realisasi untuk dunia usaha yang baru 29%, sama satu lagi pembiayaan korporasi baru 1,86%," ucapnya.

Untuk dapat mendongkrak pemulihan ekonomi nasional pada 2021 dan seterusnya, lanjut Abra, dana PEN yang telah dianggarkan tahun ini harus dapat disalurkan seluruhnya. 

Meskipun memungkinkan untuk melanjutkan program PEN 2020 ke 2021, namun menurutnya, efektivitasnya akan terlambat untuk mampu mendorong pemulihan ekonomi seperti sebelum terjadinya pandemi. Apalagi, tak mudah untuk membangun kepercayaan publik dan pasar dengan situasi semacam ini.

"Pemerintah harus serius bisa mengembalikan kepercayaan pasar dan konsumen di kuartal IV. Harapannya kuartal IV bisa positif atau paling enggak 0%. Karena supaya menjadi fondasi untuk pertumbuhan di kuartal I-2021 dan seterusnya," tambahnya.

Seorang warga membawa paket sembako bansos yang diserahkan petugas kelurahan menjelang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Dumai, Riau, Minggu (17/5/2020). Foto Antara/Aswaddy Hamid/aww.

Menurutnya, dana PEN yang realisasinya macet dan tersendat perlu segera direalokasi ke program yang telah berjalan seperti program perlindungan sosial. 

Dengan demikian, sambungnya, dana PEN yang telah membebani defisit anggaran pemerintah hingga 6,34% tersebut dapat membantu peningkatan kinerja ekonomi di kuartal IV-2020 dan meningkatkan kepercayaan berbagai pihak di 2021.

"Kalau sampai kuartal IV itu kontraksinya lebih buruk di atas 3,5%, maka akan makin berat confidence dari konsumen, dan dari dunia usaha akan semakin menurun di awal tahun depan. Jadi ini justru kuartal keempat menjadi pertaruhan keseriusan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi," tegasnya.

Tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif

Untuk menopang konsumsi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Abra mengusulkan agar tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif, semisal dengan mengeluarkan kebijakan untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan.

"Pemerintah dalam jangka pendek jangan mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif terhadap pemulihan konsumsi rumah tangga. Itu kebijakan UMP tahun depan yang tidak mengalami kenaikan, itu sangat berdampak kepada para karyawan dan pekerja," tuturnya.

Selain itu, dia juga meminta agar harga-harga yang dikendalikan oleh pemerintah untuk diturunkan di tahun depan, bukan malah dinaikkan. Misalnya untuk bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) yang sedang dibahas bersama DPR.

"Saya harapkan pemerintah jangan sedikitpun berpikir menaikkan tarif karena akan memicu gejolak sosial, kekecewaan masyarakat, tapi juga akan memicu kenaikan beban masyarakat dan kenaikan barang lainnya," ujarnya.

Tekanan ekonomi akan pulih 2024

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani memproyeksikan tekanan ekonomi masih akan berlanjut di sepanjang tahun depan dan berdampak kepada semua sektor.

Bahkan, lanjutnya, sebesar 50% dunia usaha dari berbagai sektor akan tertekan sepanjang 2021. Dan memungkinkan akan terganggu lebih lama jika vaksin Covid-19 tak kunjung ditemukan atau terdapat kendala dalam pendistribusiannya, yang membuat tingkat kepercayaan publik menurun dan ekspansi bisnis sulit dilakukan.

"Kami perkirakan sekitar 50% pelaku usaha dari berbagai sektor masih akan tertekan sepanjang tahun depan dan angka ini bisa lebih tinggi bila vaksin lebih lambat ditemukan," ujarnya kepada Alinea.id, Kamis (5/11).

Shinta meramal tekanan ekonomi masih akan terjadi hingga 2023 atau bahkan di 2024. Hal itu mempertimbangkan kondisi ketidakpastian yang saat ini masih tinggi. 

"Untuk beberapa sektor (penerbangan, pariwisata, hotel) malah proyeksi tekanannya masih akan terus berlangsung melebihi tahun depan, 2023 atau 2024 baru bisa normal lagi," kata dia. 

Proses untuk kembali pada situasi sebelum adanya pandemi, menurutnya, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dia mengungkapkan, Indonesia berbeda dengan China yang mampu bangkit hanya dalam satu kuartal berjalan.

Hal ini, sambungnya disebabkan oleh faktor-faktor pendukung ekonomi dalam negeri yang tak sekuat China, dan juga kepercayaan pasar global yang rendah terhadap iklim investasi dalam negeri.

"Karena itu, kalau Indonesia tidak bekerja keras menciptakan iklim ekonomi yang positif dan terus menerus menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha, kondisi technical recession ini bisa berkepanjangan," tuturnya.

Berita Lainnya