sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Revolusi Industri 4.0 yang dibahas di debat capres, apa itu?

Dalam debat kedua capres dua hari lalu, muncul istilah Revolusi Industri 4.0 (four point zero). Apa itu sebenarnya Industri 4.0?

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Selasa, 19 Feb 2019 02:13 WIB
Revolusi Industri 4.0 yang dibahas di debat capres, apa itu?

Dalam debat kedua capres dua hari lalu, muncul istilah Revolusi Industri 4.0 (four point zero). Apa itu sebenarnya Industri 4.0 dan bagaimana implementasinya saat ini? 

Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah realita baru yang erat hubungannya dengan penerapan teknologi baru seperti advanced analytics, produk terkoneksi internet (internet of things), machine learning dan otomasi.

Era di mana hadirnya transformasi digital yang mengombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa (big data), komputasi awan, robotik, dan cetak tiga dimensi. 

Indikasi masuknya industri keempat tersebut juga antara lain dengan hadirnya industri perdagangan berbasis digital (electronic commerce atau e-commerce) yang masif.

Kehadiran Industri 4.0 di Indonesia, ditandai oleh Presiden Joko Widodo untuk meluncurkan peta jalan dan srategi Making Indonesia 4.0" pada April 2018. Kemudian, Kementerian Perindustrian ditunjuk sebagai koordinator Making Indonesia 4.0. 

Saat ini, Indonesia digadang-gadang sedang siap memasuki revolusi industri keempat, dengan pemanfaatan teknologi digital, yang diproyeksikan akan menjadi lompatan besar bagi semua sektor manufaktur.

Guna mendorong industri nasional berdaya saing global di era digital, pemerintah mendorong lima sektor industri untuk menjadi kunci, yakni eletronik, otomotif, kimia, makanan dan minuman, serta tekstil dan pakaian. 

Alasan Kemenperin memilih lima sektor itu, karena 60% pertumbuhan ada di sektor-sektor tersebut, dan tenaga kerja di lima sektor itu pun sudah siap. 

Sponsored

Kendati demikian, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan, dalam penerapan revolusi industri keempat ini, Indonesia tidak akan meninggalkan atau menggantikan sektor industri yang saat ini masih menggunakan teknologi era industri generasi pertama hingga ketiga. 

Airlangga menjabarkan, industri generasi pertama yang masih ada di Indonesia, di antaranya berada di sektor agrikultur atau pertaninan. 

Kemudian, industri generasi kedua seperti sektor pembuatan rokok, kretek tangan dan industri batik yang menggunakan canting. Sementara itu, industri generasi ketiga, yang telah menggunakan mesin otomatis dengan melibatkan hubungan antara manusia dan mesin pun tidak akan ditinggalkan. 

“Meski saat ini pemerintah mendorong revolusi industri keempat, tetapi saya tegaskan bahwa sektor yang masih di industri pertama juga masih berjalan, termasuk pula yang di generasi kedua dan ketiga. Semuanya saling melengkapi dan berjalan seiringan,” kata Airlangga dalam siaran resmi yang diterima Alinea.id pekan lalu. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perindustrian Johnny Darmawan memandang, revolusi industri 4.0 suatu era yang tidak bisa dihindari, karena hampir seluruh dunia sudah menerapkan itu. 

Kendati demikian, pihaknya saat ini masih menunggu penjabaran yang konkret dari pemerintah bagaimana industri harus mengimplementasikan industri 4.0 dengan bijak. 

"Kadin sangat mendukung (Industri 4.0). Tapi, dalam penjabarannya harus berhati-hati, karena industri punya yang namanya padat karya, karyawan yang pendidikannya lulusnya SD dan SMP," kata Johnny kepada Alinea.id, Senin (18/2). 

Di sisi lain, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, persaingan global di era revolusi industri 4.0 ini adalah persaingan nilai tambah industri. Sementara Indonesia masih memiliki PR besar kualitas pendidikan tenaga kerja yang menjadi faktor utama dalam meningkatkan nilai tambah industri. 

Berdasarkan data Global Competitiveness Report 2015-2016 bertajuk out of 140 economies, Gross Domestic Spending on R&D as of 2010 (OECD), Indonesia berada pada ranking ke-37 untuk R&D spending secara global. 

Lebih lanjut, Huda menambahkan, peta jalan sektor-sektor industri 4.0 saat ini belum terimplementasikan dengan baik oleh pemerintah. 

Dia mencontohkan, perpajakan di e-commerce yang tidak tersampaikan dengan baik pada akhirnya membuat pelaku e-commerce, baik pengembang maupun penjual bingung dan takut akan perpajakan.

Tantangan terberat dalam menjalankan Industri 4.0 di Indonesia, kata Huda, adalah masih minimnya infrastruktur jangkauan internet. Industri telekomunikasi yang saat ini belum dirasakan optimal oleh seluruh masyarakat pelosok, ditunjukkan oleh relatif masih mahalnya tarif data 4G di Indonesia Timur. 

"Walaupun sudah ada project palapa ring yang mampu menjangkau sampai Indonesia Timur, hal itu tidak menjamin akan memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia Timur," kata Huda. 

Kesiapan Indonesia

Penelitian yang dilakukan bersama, antara Asian Development Bank (ADB) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), memandang, Industri 4.0 masih terlalu ambisius untuk Indonesia. 

Hasil penelitian tersebut diungkapkan mereka dalam buku bertajuk Policies to support the development of Indonesia's manufacturing sector during 2020-2024.

Lebih jauh, disebutkan, Industri 4.0 memberikan peluang yang tepat bagi sektor manufaktur Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing di pasar global. Tapi, Indonesia masih dinilai lamban untuk meningkatkan produktivitasnya. 

"Lanskap produksi Indonesia sebagai basis baru (untuk Industri 4.0) menunjukkan tingkat kesiapan yang rendah untuk produktivitasnya," seperti dikutip dari buku tersebut. 

Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara serumpunnya di Asean, seperti Malaysia dan Thailand dalam menyiapkan Industri 4.0, dilihat dari bagaiamana Indonesia sangat sendikit membelanjakan teknologi infromasi dan komunikasi, yang menjadi tulang punggung Industri 4.0. 

Di samping itu, untuk belanja penelitian dan pengembangan Indonesia juga rendah, hanya sekitar 0,1% - 0,3% terhadap PDB. 

Jika dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia jauh tertinggal, Malaysia membelanjakan US$7,6 miliar untuk riset dan pengembangan. Sementara Indonesia, hanya seperempatnya. 

Dalam konteks R&D spending per kapita, Indonesia hanya membelanjakan US$8 per orang/tahun. Sementara Malaysia US$257 dan Thailand US$53. 

"Akhirnya, meskipun populasi pekerja melimpah, Indonesia memiliki kumpulan pekerja terlatih yang sangat terbatas," kata ADB dan Bappenas.