RI dan Inpex Jepang sepakati pengelolaan Blok Masela

Pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan pengelolaan tambang minyak dan gas (migas) Blok Masela dengan Inpex Corporation Jepang dengan nilai mencapai US$20 miliar. Investasi ini dilakukan dengan skema bagi hasil, pemerintah Indonesia sekurangnya mendapat bagian 50%.

Kesepakatan ini berhasil dicapai saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali bertemu dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo, Senin (27/5).

“Sejumlah poin strategis berhasil disepakati, yang memungkinkan lapangan gas raksasa ini bisa segera dikembangkan,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan resmi, Senin (27/5).

Menteri Ignasius Jonan tiba di Tokyo dari lawatan ke Houston, Amerika Serikat. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan Jonan dengan Ueda pada 16 Mei di Tokyo.

Pada pertemuan 16 Mei lalu berhasil disepakati kerangka final Plan of Development (PoD) Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku. Sementara pada pertemuan hari ini membahas negosiasi detil dari kerangka tersebut, sehingga perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation Jepang bisa segera ditandatangani.

Dalam pertemuan kali ini, Jonan didampingi Duta Besar RI untuk Jepang Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar, dan Deputi Perencanaan SKK Migas Jafee Suardin.

Kesepakatan final yang bersejarah tersebut ditandai dengan penandatanganan Minute of Meeting oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Ada pun penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation, Menteri Ignasius Jonan menjelaskan, direncanakan dilaksanakan pada pertemuan negara-negara G20 di Jepang dalam waktu dekat.

Dengan kesepakatan baru ini berarti pembahasan Blok Masela yang sudah  berlangsung lebih 20 tahun telah menemukan titik akhir. Ini akan memberi dampak positif bagi peningkatan iklim investasi nasional serta pembangunan kawasan Timur Indonesia.