Rizal Ramli diminta lebih bijak

Kementerian Keuangan menegaskan data yang disebutkan oleh Rizal Ramli terkait penerbitan utang US$2 miliar dengan bunga 11,625% adalah tidak benar.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti meminta agar bekas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli lebih bijak dalam menyebarluaskan informasi. 

"Jadi yang sebenarnya ngawur adalah pernyataan RR, tapi yang dituduh Menkeu dan juga mengatasnamakan rakyat yang terbebani," katanya melalui akun Facebook yang dikutip Alinea.id pada Selasa (29/1).

Berdasarkan data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, utang pemerintah yang dimaksud oleh Rizal Ramli ternyata bonds berdenominasi dollar Amerika Serikat. Bonds tersebut diterbitkan pada 2009, saat terjadi krisis keuangan, sehingga imbal hasilnya 11,625%.

Surat utang tersebut akan berakhir jatuh tempo pada Maret 2019. Sehingga, tidak ada utang baru dengan imbal hasil 11,625% seperti yang dituliskan oleh Rizal Ramli.

Saat ini, imbal hasil (yield) obligasi negara di pasar sekunder berdenominasi dollar AS dengan tenor 10 tahun hanya 4,24%. "Jadi, semua yang dinyatakan pak RR adalah kesalahan dia dalam membaca data," katanya.

Ekonom Rizal Ramli melalui akun twitter @RamliRizal dan akun Facebook-nya, menuliskan pada Senin (28/1) pukul 11.24 WIB. Dalam kicauannya, Rizal Ramli menuliskan 'Kreditor pesta pora, rakyat semakin terbebani. Menkeu semakin ngawur'.

Akan tetapi, setelah Kemenkeu memberikan penjelasan, Rizal Ramli kemudian menghapus cuitannya itu di media sosial. "Mohon maaf terjadi kesalahan.Yield 11,625% adalah surat utang lama RI. Bukan rencana surat utang baru," kicau Rizal Ramli.

Mohon maaf terjadi kesalahan .... yield 11,625 % adalah surat utang lama RI. Bukan rencana surat utang baru ???????? yield utang terbaru Indonesia sekitar 8,5%, tetap lebih tinggi dari Vietnam yg hanya 5-6%. — Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) January 28, 2019

Sri Mulyani

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta adanya upaya untuk melihat konteks dari penerbitan surat utang daripada sekedar penambahan nominal utang yang selalu mendapatkan kritik.

"Itu semuanya kan tujuannya. Kalau melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteks," kata Sri Mulyani di Jakarta. 

Sri Mulyani mengatakan pembiayaan melalui utang mempunyai manfaat karena dapat mendorong kegiatan produktif yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja ekonomi.

Selain itu, kekurangan penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan juga bisa ditutup melalui pembiayaan utang.

Kondisi itu, tambah dia, pernah terjadi pada periode 2014-2015 ketika penerimaan pajak terganggu, karena harga komoditas jatuh di pasar internasional.

Dengan upaya tersebut, maka pemerintah mempunyai dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial.

"Ini bukan sesuatu hal yang baru, karena ini logis. Namun sebaiknya dilihat dalam konteks yang lebih besar," katanya.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menegaskan pemberian imbal hasil dari penerbitan surat utang juga telah disesuaikan dengan suku bunga acuan yang berlaku.

"Suku bunga dunia sekarang meningkat, ditambah BI juga menaikkan suku bunga. Jadi yang dibandingkan tidak hanya nominal," katanya.

Untuk itu, ia mengatakan segala upaya pengelolaan risiko dari pembiayaan utang, termasuk pembayaran bunga utang, terus dilakukan agar penggunaan pinjaman ini tidak kontra produktif.

Meski demikian, pemerintah mulai mengurangi pembiayaan utang pada 2019 untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar serta mendorong pendalaman pasar dalam negeri. Hal itu mulai terlihat dari pembiayaan 2018, karena realisasi utang tercatat lebih rendah Rp32,5 triliun dari target dan tumbuh negatif dari tahun sebelumnya. (Ant).